Menyoal Kenaikan Iuran BPJS, Ini Kata Pelaku Pelayanan Kesehatan

Kompas.com - 30/08/2019, 18:07 WIB
Ilustrasi BPJS Kesehatan Kompas.com/ Luthfia Ayu AzanellaIlustrasi BPJS Kesehatan

KOMPAS.com - Kenaikan biaya iuran BPJS oleh Kementerian Keuangan menjadi polemik baru yang hangat diperbincangkan masyarakat.

Mengutip pemberitaan Kompas.com pada (28/8/2019), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk menaikkan besaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) BPJS Kesehatan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, aturan mengenai kenaikan besaran iuran bakal dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000. Kemudian untuk peserta JKN kelas II harus membayar iuran Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000. Sementara, peserta kelas mandiri III dinaikkan Rp 16.500 dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000 per peserta.

Baca juga: Dokter Beberkan Lucunya Aturan BPJS, Kanker di Kiri Dibayari tapi Kanan Bayar Sendiri

Lalu apakah tidak ada hal lain yang seharusnya bisa dijadikan alternatif untuk persoalan dana kesehatan di Indonesia ini?

Dr Ronald A Hukom MHSc SpPD-KHOM, seorang dokter spesialis hematologi dan onkologi, yang ditemui Kompas.com dalam acara "Tantangan dan Harapan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pasien Kanker Payudara HER2-Positif di Indonesia", Kamis (29/8/2019) memandang persoalan tersebut dari segi kesehatan.

Menurut dia, selain berpikir untuk menaikkan angka iuran BPJS, seharusnya juga harus mencari alternatif untuk menekan angka pengeluaran biaya kesehatan nasional.

Banyak persoalan dalam instansi yang menurut Ronald harus dibereskan dengan tuntas selain menaikkan pembiayaan.

Sebab, kalaupun dilihat dari skala keseluruhan, belum bisa atau bahkan tidak bisa kenaikan harga tersebut dibandingkan dengan jaminan atau tanggungan BPJS yang ada.

Baca juga: Perih dan Perih, Menjadi Pasien Kanker yang Berobat dengan BPJS

"Lalu, apakah kenaikan kali ini bisa tetap begini atau akan ada kemungkinan naik kembali, ya akan ada kemungkinan naik kembali jika alternatifnya hanya perihal ekonomi, dalam skala BPJS menanggung semua jaminan kesehatan masyarakat ini, tetapi standar pelayanan sendiri tidak efektif dan efisien," kata Ronald.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X