Apa yang Harus Dilakukan jika Ada Peringatan Waspada Banjir dari BMKG?

KOMPAS.com - DKI Jakarta dan sekitarnya kembali dilanda banjir akibat cuaca ekstrem. Bencana ini tidak sekadar menganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai kerugian materiil dan immateriil.

Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) selalu memberikan himbauan berbentuk peringatan waspada dan siaga banjir, di samping potensi cuaca hujan lebat di suatu daerah.

Lantas timbul pertanyaan mendasar, apa bentuk tindakan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat saat mengetahui himbauan potensi banjir dari BMKG?

Menanggapi hal itu, Deputi Meteorologi BMKG, Mulyono R Prabowo MSc, mengatakan bahwa prakiraan dan potensi hujan lebat akan memberikan dampak pada masyarakat dan lingkungan suatu wilayah yang perlu dimitigasi secara personal dan sektoral.

Baca juga: Jakarta Banjir, BMKG Sebut Curah Hujan Tertinggi di Kemayoran

Pada antisipasi dampak hujan lebat oleh perseorangan, BMKG merekomendasikan agar tidak abai dalam peringatan dini wilayah, baik waspada, siaga atau awas terjadi genangan (banjir), yang dikeluarkan secara resmi oleh BMKG.

"Kami juga memberikan rekomendasi (agar) masyarakat ini, minimal menyelamatkan dokumen-dokumen penting," kata Prabowo di Gedung BMKG Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Mengumpulkan berkas dan dokumen-dokumen penting dalam satu wadah, akan memudahkan masyarakat untuk mengamankannya pada saat kondisi banjir datang. Himbauan ini berlaku pada status banjir waspada, siaga ataupun awas.

Pada wilayah yang berstatus siaga banjir, selain dokumen penting, ada kemungkinan juga warga harus berpindah tempat, entah ke lantai dua atau lantai atas rumah mereka masing-masing.

Baca juga: Jakarta Banjir, BMKG Ungkap Penyebab Cuaca Ekstrem Saat Ini

Kemudian, bersiap-siaplah untuk evakuasi diri dan keluarga jika memang potensi hujan lebat dan berpeluang banjir sudah mencapai tingkat peringatan awas.

"Cuma itu tadi, tingkat kemampuan masyarakat untuk merespons kondisi emergency (darurat) ini kan tidak selalu sama," kata dia.

Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi, ada banyak alternatif untuk menghindari bencana banjir, misalnya berbenah rumah agar tidak kebanjiran, menyewa tempat tinggal baru atau bahkan pindah rumah.

Sementara itu, masyarakat yang tidak mampu untuk menghindari banjir menjadi tanggung jawab pemerintah.

Baca juga: Jakarta Banjir Lagi, Berikut 6 Sejarah Banjir Terbesar di Ibu Kota

Prabowo berkata bahwa pemerintah harus sudah memiliki persiapan dan kesiapsiagaan berupa tempat layak untuk evakuasi, fasilitas yang akan dibutuhkan para pengungsi dan kemampuan untuk mengimbau masyarakat bersiaga evakuasi jika memang diperlukan, bahkan sebelum banjir datang.

"Ini (untuk) 'masyarakat pada level yang paling bawah', yang tidak punya kemampuan untuk menghindari dari banjir, sehingga di situ pemerintah harus lebih tampil untuk mengkonpensasi masyarakat," kata dia.

Ditegaskan oleh Prabowo, pemerintah seharusnya bisa menjadi stimulan untuk bisa lebih mengangkat lagi kesejahteraan masyarakat pada level tersebut.