Kompas.com - 18/02/2020, 18:34 WIB

"Artinya, beliau (Maryudi) cukup memahami persoalan kehutanan yang terjadi termasuk implikasi risetnya terhadap konsekuensi kebijakan pemerintah," tuturnya.

Hanya saja, kata Satyawan, permasalahan serius saat ini yang perlu diluruskan adalah bagaimana mewujudkan sinkronisasi antara hasil riset yang dilakukan para peneliti menjadi kebijakan pemerintah sehingga diharapkan berdampak pada program pembangunan pemerintah.

"Sebab, selama ini hasil riset peneliti Indonesia kurang dipergunakan dalam kebijakan pemerintah. Sehingga terjadi dikotomi antara riset dan program pemerintah. Masing-masing jalan sendiri dan tidak terimplementasi optimal, meski sudah berupaya dikembangkan," kata dia.

Dengan terpilihnya Maryudi sebagai Deputy Coordinator IUFRO ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan riset nasional khususnya pada isu-isu kehutanan dan kebijakan terkait.

Pada tataran global, peran peneliti Indonesia diharapkan mampu memengaruhi dan berkontribusi pada kebijakan pada kebijakan global. Tetapi, kata dia, hal ini juga tergantung pada visi misi yang Maryudi emban untuk dilaksanakan.

Baca juga: Ilmuwan Indonesia, Akankah Selamanya Menjadi Ali?

Apa itu Divisi 9 Forest Policy and Economics, dan IUFRO?

Dijelaskan oleh Maryudi, Divisi 9 ini membawahi enam sub divisi dan 27 grup riset, yang berfokus pada isu politik dan kebijakan kehutanan berupa science policy interface.

Di antaranya yaitu tentang bagaimana mengintegrasikan sains ke pembuat kebijakan, ekonomi dan sosial sumberdaya hutan, analisis sektor kehutanan, hukum dan legalasi lingkungan atau kehutanan, serta manajemen informasi seperti media discourse.

Sementara itu, IUFRO merupakan lembaga non-profit yang didirikan pada tahun 1892 sebagai jaringan peneliti seluruh dunia, di mana saat ini telah mempunyai anggota sekitar 700 organisasi dan 15.000 peneliti dari 127 negara.

Organisasi dari Indonesia yang menjadi anggota IUFRO antara lain, UGM, Institut Pertanian Bogor (IPB), CIFOR, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK, Universitas Hasanuddin (Unhas), Korindo, dan Badan Litbang Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

"IUFRO sering memberikan policy feedungs ke berbagai lembaga dunia seperti FAO, UNEP dan berbagai proses negosiasi antar negara seperti UNFCCC dan CBD," ujar dia.

UNFCCC adalah singkatan dari United Nations Framework Convention o Climate Change dan CBD untuk Convention on Biological Diversity.

Dengan berperan aktif di IUFRO, diharapkan peneliti Indonesia berkontribusi dalam perumusan arahan fokus pengembangan penelitian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan, serta menjadi duta diplomasi dari aspek iptek.

"Sebab IUFRO sering dijadikan rujukan oleh para pengambil kebijakan kehutanan dan lingkungan internasional," kata Maryudi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.