Kompas.com - 16/09/2019, 16:32 WIB
Pengendara menembus kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, Kamis (12/9/2019). Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah di Provinsi Riau yang terpapar kabut asap karhutla di mana dalam tiga hari belakangan ini kabut asap semakin parah dirasakan masyarakat di kota itu. ANTARA FOTO/RONY MUHARRMANPengendara menembus kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, Kamis (12/9/2019). Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah di Provinsi Riau yang terpapar kabut asap karhutla di mana dalam tiga hari belakangan ini kabut asap semakin parah dirasakan masyarakat di kota itu.

Dari hal tersebut, Rusmadya melihat bahwa tidak menutup kemungkinan di masa depan ada lebih banyak pasien kanker paru dari Indonesia gara-gara karhutla yang terus terjadi setiap tahun.

"Ini yang sangat dikhawatirkan, belum lagi persoalan pertumbuhan anak terganggu," pungkas dia.

Solusi

Untuk mengatasi masalah ini, Rusmadya melihat bahwa pemerintah harus menyiapkan dan menyediakan sarana prasarana ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapat udara bersih.

Jika ada sarana prasarana seperti ini, diharapkan masyarakat memiliki tempat untuk mengevakuasi diri di fasilitas yang disediakan tersebut.

Ini penting agar dampak kesehatan karena asap pekat dari kebakaran hutan dapat berkurang.

Sementara itu, menurut Rusmadya, imbauan pemerintah untuk melarang kelompok rentan (ibu hamil, bayi, balita, hingga lansia) untuk keluar rumah selama terjadi karhutla adalah imbauan yang sangat standar.

"Yang paling penting sebenarnya bukan itu. Tapi bagaimana menjawab dan menangani masalah ini," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kabut Asap Riau, 3 PR Jokowi untuk Tangani Karhutla di Indonesia

Hal itu bisa dilakukan dengan pengobatan gratis, atau mendirikan rumah sakit khusus paru, juga menyediakan fasilitas agar masyarakat dapat menghirup udara bersih.

Pasalnya, masyarakat terdampak tidak hanya merasakan efeknya saat ini, tapi sampai beberapa tahun yang akan datang.

Persoalan inilah yang harus ditangani dan menjadi tanggung jawab pemerintah, menurut Rusmadya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.