Riau Dikepung Kabut Asap, Greenpeace Nilai Situasi Mirip Karhutla 2015

Kompas.com - 16/09/2019, 16:32 WIB
Pengendara menembus kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, Kamis (12/9/2019). Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah di Provinsi Riau yang terpapar kabut asap karhutla di mana dalam tiga hari belakangan ini kabut asap semakin parah dirasakan masyarakat di kota itu. ANTARA FOTO/RONY MUHARRMANPengendara menembus kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, Kamis (12/9/2019). Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah di Provinsi Riau yang terpapar kabut asap karhutla di mana dalam tiga hari belakangan ini kabut asap semakin parah dirasakan masyarakat di kota itu.

Dia melihat, proses hukum untuk penanganan karhutla sejak 2015 hingga saat ini, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Soal penegakan hukum yang tidak sungguh-sungguh, Rusmadya juga menyoroti hal yang sama seperti Walhi, yakni kemenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas perusahaan perusak lingkungan (inkrah) dengan nilai Rp 18,3 triliun yang belum dibayarkan hingga saat ini.

"Jadi pengawasan dan penegakan hukum, menurut kita itu menjadi insturmen yang bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berulang," tegas dia.

"Karena itu tadi, ketika kita sepakat karhutla disebabkan oleh manusia, di mana terkait habit atau perilaku (manusia), maka harus ada efek jera untuk itu," sambungnya.

Selain butuh perubahan perilaku, Rusmadya juga mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah sejak dahulu hingga saat ini selalu sama.

Mulai dari penurunan tim ke lapangan untuk melakukan pemadaman hingga modifikasi cuaca, menurut Rusmadya pada akhirnya tidak bisa menghentikan penghentian asap dan peristiwa seperti ini terus berulang setiap tahun.

"Karena kejadian ini sudah luar biasa, penanganannya juga harus luar biasa,"ungkap Rusmadya.

Pemerintah lamban

Selain pencegahan dan solusi yang kurang tegas dan kurang efisien seperti disebutkan di atas, Rusmadya juga menyebut pemerintah lamban dalam menetapkan karhutla 2019 sebagai bencana nasional.

Padahal beberapa dampak dari karhutla ini sudah sangat jelas.

Tidak hanya karhutla terjadi setiap tahun, tapi kondisi ini sudah melanda banyak wilayah di Indonesia, statusnya sangat membahayakan masyarakat, sistem transportasi terganggu, hingga korban karhutla sudah mulai berjatuhan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X