Di Balik Tsunami Palu, Kontroversi Ahli Asing dan Pemerintah Mencuat

"Namun ada begitu banyak perbedaan ide dan begitu banyak hal yang harus dilakukan. Jika hanya sedikit ahli yang bisa meninjau langsung, artinya ada banyak bukti dan informasi yang akan hilang," sambungnya.

Baca juga: BMKG Buka Suara, Jawab Tuduhan Gagal Beri Peringatan Dini Tsunami

J.C Gaillard, seorang ahli geografi di Universitas Auckland, Selandia Baru, mengatakan bahwa Indonesia berhak mengambil kendali atas penelitian pasca-bencana.

"Tak ada yang tahu dan memahami konteks dan masalah lokal, termasuk penelitan untuk meningkatkan kebijakan dan praktik pengurangan risiko bencana yang lebih baik daripada orang Indonesia yang tinggal di sana," kata Gaillard.

"Ini bukan berarti ahli asing mendapat pengecualian. Tetapi para peneliti lokal yang didukung oleh lembaga lokal harus memimpin perancangan proyek penelitan yang relevan dan disesuaikan dengan kulturnya. Mereka juga harus memimpin pengambilan data dan analisis serta publikasi potensial sesudahnya," imbuhnya.

Saat ini Pemerintah Indonesia tengah menggodok kebijakan hukum bagi peneliti asing yang tidak taat aturan, termasuk hukuman penjara dua tahun bagi mereka yang ketahuan tidak memiliki izin penelitian.