Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Bahayakan Negara, AS Resmi Keluar dari Kesepakatan Iklim Paris

Kompas.com - 06/11/2019, 13:06 WIB
Gloria Setyvani Putri

Editor

KOMPAS.com — Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama yang menarik diri dari kesepakatan iklim Paris, yakni perjanjian antara negara-negara PBB untuk membatasi polusi dan emisi gas rumah kaca serta mengatasi masalah perubahan iklim lain di Paris tahun 2015.

Pada Senin (04/11/2019), Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengajukan pemberitahuan resmi kepada PBB untuk memulai proses penarikan negaranya selama satu tahun.

"Kami (AS) bangga atas tindakan kami sebagai pemimpin dunia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memastikan energi bagi warga negara kami. Tindakan kami adalah contoh yang nyata dan bermanfaat bagi banyak pihak," tulis Pompeo di Twitter.

Saat menghadiri pameran dagang di China, Selasa (05/11/2019), Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, masing-masing negara harus meningkatkan komitmennya untuk mengurangi emisi dan menghadirkan energi terbarukan.

Baca juga: Apa Bedanya Pemanasan Global dengan Perubahan Iklim?

"Kerja sama antara China dan Uni Eropa dalam hal ini sangat menentukan," kata Macron.

"Tahun depan, kita perlu secara kolektif menyukseskan agenda peningkatan upaya ini."

Seorang asisten Presiden Macron, yang juga ikut berkunjung ke China, mengatakan langkah AS menarik diri dari kesepakatan iklim Paris memang telah diprediksi.

"Kami menyesali hal itu, dan ini justru membuat kemitraan Perancis-China terhadap penanganan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati menjadi lebih penting," ujar asisten yang menolak disebutkan namanya ini.

Ia juga menambahkan, Macron dan Presiden China Xi Jinping akan menandatangani perjanjian baru yang menegaskan tidak boleh ada negara yang keluar dari kesepakatan iklim Paris. Keduanya akan mengadakan pertemuan resmi di Beijing pada Rabu (06/11).

Mengingkari janji Obama

Seperti negara-negara anggota PBB lain, sebelumnya AS juga menyetujui kesepakatan yang dibuat tahun 2015 tersebut.

Di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, AS berjanji untuk memotong 26-28 persen emisi gas rumah kaca mereka dibandingkan dengan tahun 2005. Rencana ini pun ditargetkan tercapai tahun 2030.

Namun, berbeda pandangan dengan pendahulunya, kini Donald Trump justru berulang kali mengecam perjanjian itu berbahaya bagi ekonomi AS.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pengumuman penting pada 27 Oktober 2019 di Gedung Putih. Trump mengumumkan kematian Pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi saat penyerbuan malam oleh pasukan AS.AFP/JIM WATSON Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pengumuman penting pada 27 Oktober 2019 di Gedung Putih. Trump mengumumkan kematian Pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi saat penyerbuan malam oleh pasukan AS.

"Apa yang tidak akan kami lakukan adalah menyusahkan orang-orang Amerika, sementara para pencemar iklim pihak asing memperkaya diri," ujar Trump saat menghadiri konferensi industri gas berbentuk serpihan di Pennsylvania, bulan lalu.

Sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden AS, Trump sempat mengatakan pemanasan global adalah "tipuan yang dilakukan oleh China".

Aktivis mengharapkan perubahan

Hanya beberapa hari setelah Trump memenangi pemilu AS tahun 2016, pemerintah telah meratifikasi kesepakatan iklim Paris pada November di tahun yang sama.

Aturan kesepakatan tersebut menyatakan AS harus menunggu tiga tahun sebelum secara resmi menarik diri. Namun, saat ini sebuah tim telah dibentuk untuk mengurus segala proses teknis terkait penarikan diri AS.

Nanti, penarikan AS dari kesepakatan iklim Paris akan selesai pada 4 November 2020, tepat satu hari setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) berikutnya diadakan.

Para aktivis lingkungan di AS berharap Trump gagal dalam Pilpres tahun depan. Mereka ingin Trump diganti oleh kandidat presiden dari Partai Demokrat, yang sebelumnya telah berjanji untuk mempertahankan kesepakatan iklim Paris jika menang.

Baca juga: Perubahan Iklim Kurangi Kemampuan Tanah untuk Serap Air

"Presiden berikutnya perlu bergabung kembali dalam perjanjian iklim Paris, dan berkomitmen terhadap penyelesaian tuntutan perubahan iklim, dengan menghadirkan transformasi energi bersih yang dilakukan secara cepat dan luas," ujar Jean Su, Direktur Energi Pusat Keragaman Hayati, yang berkedudukan di AS.

"Trump bisa keluar dari kesepakatan iklim Paris, tetapi tidak bisa bersembunyi dari krisis perubahan iklim," katanya.

AS dan China adalah penghasil karbon dioksida terbanyak jika dibandingkan dengan negara mana pun di dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Video Pilihan Video Lainnya >

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com