KLHK: Soal Penutupan Taman Nasional Komodo Perlu Pembahasan Terperinci

Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke TN. Komodo telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat dan wilayah di sekitarnya. Selain komodo, saat ini terdapat 42 dive and snorkeling spot yang juga menjadi daya tarik bagi para wisatawa.

"Apabila pemerintah merencanakan penutupan sementara terhadap sebagian kawasan atau keseluruhan, maka akan dilakukan secara terencana, dengan memberikan tenggang waktu yang cukup, sehubungan dampak sosial ekonomi yang sangat besar," terang Wiratno menanggapi pentingnya keberadaan TN. Komodo bagi masyarakat sekitar.

Kawasan TN. Komodo merupakan salah satu dari lima taman nasional tertua di Indonesia dengan luas 173.300 Ha yang terdiri dari 132.572 Ha kawasan perairan dan 40.728 ha kawasan daratan. Pada tahun 1977 ditetapkan UNESCO sebagai kawasan Cagar Biosfer (Man and Biosphere Programme - UNESCO), sebagai Situs Warisan Dunia (World Heritage Center - UNESCO) pada tahun 1991, dan sebagai New 7 Wonders of Nature oleh New 7 Wonders Foundation pada tahun 2012. Selain itu, pada tahun 2008 kawasan TN. Komodo juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional, dan pada tahun 2011 ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Saat ini masyarakat banyak terlibat sebagai penyedia jasa wisata, antara lain, tour operator yang mengoperasikan 157 kapal wisata, keterlibatan 94 guide dari masyarakat lokal, tingkat hunian 1.136 kamar hotel, lahirnya 4 hotel berbintang.

Rantai ekonomi tersebut berpengaruh pada penghidupan 4.556 jiwa masyarakat yang tersebar di Desa Komodo (1.725 jiwa), Desa Papagaran (1.252 jiwa), dan Desa Pasir Panjang (1.579 jiwa), khususnya masyarakat dari Desa Komodo yang sebagian besar terlibat dalam kegiatan wisata.

Baca juga: Ekosistemnya Rusak, Taman Nasional Komodo Jadi Perhatian UNESCO

Dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan, TN. Komodo, Balai TN. Komodo telah melaksanakan beberapa kerjasama antara lain dengan:

1. Dive Operator Community Komodo (DOCK) dalam rangka patroli bersama untuk pengamanan kawasan.

2. Komodo Survival Programme dan WWF Indonesia dalam rangka monitoring Komodo dan habitatnya, monitoring sumberdaya perairan, penyusunan master plan wisata, dan master plan pengelolaan sampah.

3. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dan Polres Manggarai Barat dalam rangka patroli gabungan, investigasi kasus pelanggaran lingkungan, serta penertiban senjata api rakitan.

4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, TNI AL, BASARNAS, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat serta masyarakat dalam rangka penanggulangan sampah di dalam kawasan.

5. PT. PLN (Persero) dalam rangka pembangunan infrastruktur listrik di 3 desa dalam kawasan.

6. Kemenko Maritim dalam rangka promosi dan pelatihan.

Pihak Taman Nasional Komodo sayangnya enggan memberikan komentar langsung terkait masalah ini.