KLHK: Soal Penutupan Taman Nasional Komodo Perlu Pembahasan Terperinci

Kompas.com - 25/01/2019, 09:32 WIB
Pemenang Pegipegi Yuk! Jelajah Indonesiamu saat mengunjungi sarang komodo, di Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (30/11/2018). KOMPAS.com/MUHAMMAD IRZAL ADIAKURNIAPemenang Pegipegi Yuk! Jelajah Indonesiamu saat mengunjungi sarang komodo, di Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (30/11/2018).

KOMPAS.com - Santer terdengar berita soal rencana penutupan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat.

Rencana ini diusulkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, dengan alasan revitalisasi pulau Komodo.

"Pulau Komodo ini kita revitalisasi sehingga menjadi taman yang indah, kemudian rantai makan seperti kerbau dan rusa itu selalu tersedia dan banyak," ucapnya.

Untuk revitalisasi,  Pemprov NTT sudah menyiapkan dana sekitar Rp 100 miliar untuk memperbaiki ketersediaan makanan untuk komodo. Juga, akan menata taman bunga di wilayah Taman Nasional Komodo secara baik.

Baca juga: Akhirnya Terjawab, Alasan Komodo Hanya Ada di Indonesia

Berkaitan dengan hal ini, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE),  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK), WIratno, menyampaikan rencana ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

"Wacana penutupan sementara TN. Komodo yang bertujuan untuk melakukan perbaikan tata kelola khususnya untuk mendukung tujuan konservasi, perlu segera dibahas antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan," tulis WIratno dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (24/1/2019).

Untuk diketahui, pengelolaan Taman Nasional Komodo berada di bawah Direktorat Jenderal KSDAE KLHK, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan bidang LHK.

Peraturan perundangan tersebut yaitu, UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Perpres No. 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Untuk itu, Wiratno menerangkan bahwa Menteri LHK atau Direktur Jenderal KSDAE memiliki kewenangan untuk menutup atau membuka kembali suatu taman nasional berdasarkan pertimbangan ilmiah, fakta lapangan, kondisi sosial ekonomi, dan masukan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta pihak lain.

"Dengan demikian penutupan kawasan taman nasional menjadi kewenangan Direktorat Jenderal KSDAE KLHK," lanjut Wiratno.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Mandiri, Epidemiolog Ingatkan 3T dan Memakai Masker Tetap Prioritas

Vaksinasi Mandiri, Epidemiolog Ingatkan 3T dan Memakai Masker Tetap Prioritas

Oh Begitu
Setelah Majene dan Sulawesi Utara, Gempa Guncang Laut Lampung

Setelah Majene dan Sulawesi Utara, Gempa Guncang Laut Lampung

Fenomena
Rekor Suhu Terpanas Bumi Tahun 2020 Lampaui 2016, Begini Analisis NASA

Rekor Suhu Terpanas Bumi Tahun 2020 Lampaui 2016, Begini Analisis NASA

Fenomena
Vaksinasi Mandiri, Epidemiolog Tegaskan Vaksin Barang Negara untuk Rakyat

Vaksinasi Mandiri, Epidemiolog Tegaskan Vaksin Barang Negara untuk Rakyat

Oh Begitu
Bukan Hanya Anda, Badak Pun Sulit Menemukan Jodoh di Masa Pandemi Covid-19

Bukan Hanya Anda, Badak Pun Sulit Menemukan Jodoh di Masa Pandemi Covid-19

Fenomena
Gempa Majene Miskin Gempa Susulan, Begini Analisis BMKG

Gempa Majene Miskin Gempa Susulan, Begini Analisis BMKG

Fenomena
Ilmuwan Afrika Selatan Temukan Senyawa Kimia Pembunuh Parasit Malaria

Ilmuwan Afrika Selatan Temukan Senyawa Kimia Pembunuh Parasit Malaria

Oh Begitu
Kematian Covid-19 Tembus 2 Juta, Varian Baru Virus Corona bisa Perburuk Pandemi

Kematian Covid-19 Tembus 2 Juta, Varian Baru Virus Corona bisa Perburuk Pandemi

Fenomena
Gempa Majene Kembali Terjadi, BMKG Ungkap Sudah 32 Kali Susulan

Gempa Majene Kembali Terjadi, BMKG Ungkap Sudah 32 Kali Susulan

Oh Begitu
Gempa Hari Ini M 5,2 Guncang Sulawesi Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Hari Ini M 5,2 Guncang Sulawesi Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Fenomena
BMKG Ungkap Sejarah Gempa di Sulbar, Gempa Majene Sebelumnya Pernah Terjadi

BMKG Ungkap Sejarah Gempa di Sulbar, Gempa Majene Sebelumnya Pernah Terjadi

Fenomena
Spesies Baru Kelelawar Ditemukan di Afrika, Warna Bulunya Oranye

Spesies Baru Kelelawar Ditemukan di Afrika, Warna Bulunya Oranye

Fenomena
WHO: Tahun Kedua Pandemi Covid-19 Bisa Lebih Buruk, Ini Sebabnya

WHO: Tahun Kedua Pandemi Covid-19 Bisa Lebih Buruk, Ini Sebabnya

Kita
Bahaya Polusi Cahaya pada Kesehatan Manusia dan Lingkungan

Bahaya Polusi Cahaya pada Kesehatan Manusia dan Lingkungan

Oh Begitu
BMKG: Waspada Banjir dan Potensi Multi Bahaya Sepekan ke Depan, Ini Wilayahnya

BMKG: Waspada Banjir dan Potensi Multi Bahaya Sepekan ke Depan, Ini Wilayahnya

Oh Begitu
komentar di artikel lainnya
Close Ads X