Nelayan Indonesia Masih Menjadi Budak di Tanah Air Sendiri

Kompas.com - 01/11/2018, 19:05 WIB
Kiri ke kanan: Among Resi dari IOM, Dr Katharine Jones dari Conventry University, Dr Dedi Supriadi Adhuri dari LIPI, Yunus Husein dari Satgas 115 dan Arifsyah M Nasution dari Greenpeace. Shierine Wibawa/Kompas.comKiri ke kanan: Among Resi dari IOM, Dr Katharine Jones dari Conventry University, Dr Dedi Supriadi Adhuri dari LIPI, Yunus Husein dari Satgas 115 dan Arifsyah M Nasution dari Greenpeace.

NUSA DUA, KOMPAS.com - Ketika berbicara soal perbudakan di industri perikanan yang melibatkan orang Indonesia, banyak orang menuding ke kapal-kapal asing dan luar negeri.

Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Conventry University, Universitas Indonesia, IOM Indonesia, dan Issara Institute dari Thailand berkata lain. Perbudakan modern ternyata juga terjadi dalam industri perikanan domestik Indonesia.

Dalam rangka Our Ocean Conference ke-5 yang diadakan di Nusa Dua, Bali pada Senin (29/10/2018), sebuah diskusi diadakan untuk membahas temuan ini. Diskusi tersebut melibatkan peneliti utama Dr Katharine Jones dari Conventry University, Dr Dedi Supriadi Adhuri dari LIPI, Yunus Husein dari Satgas 115, dan Arifsyah M Nasution dari Greenpeace.

Berdasarkan wawancara dengan para nelayan perikanan tangkap dan pekerja pabrik-pabrik pengalengan di Indonesia, Jones menemukan empat permasalahan besar yang merupakan bentuk dari perbudakan modern.

Baca juga: Our Ocean Conference Lahirkan 287 Komitmen Bernilai 10 Miliar Dollar

Pertama adalah masalah upah. Para nelayan sering kali tidak mendapatkan upah mereka yang seharusnya karena adanya sistem bagi hasil.

"Sebagai contoh adalah kalau kapten mendapat Rp 1 juta, Rp 400.000 diberikan ke perusahaan, Rp 200.000 untuk perawatan kapal. Sisanya Rp 200.000 dibagi ke nelayan yang ikut, padahal jumlahnya bisa 20 orang dan pembagiannya tergantung kaptennya," ujarnya.

Hasil penyelidikan Jones juga mengungkapkan kondisi kapal yang tidak manusiawi dan tidak adanya persetujuan tertulis.

Namun, masalah terbesar ada pada proses rekruitmen yang sering kali bersifat informal dan melalui calo.

Jones berkata bahwa para nelayan biasanya direkrut untuk dibawa ke tempat yang jauh. Para nelayan yang ditemukannya di Benoa, misalnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari Tegal dan Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: John Kerry Ungkap Pil Pahit Perubahan Iklim dan Penawarnya

Untuk merekrut mereka, perusahaan memberi kasbon yang mencapai Rp 10 juta, tetapi Rp 6 juta-nya ditahan oleh calo agar nelayan menyelesaikan kontraknya. Akibatnya, para nelayan tidak bisa keluar dari pekerjaannya atau menegosiasikan hak-haknya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X