Terpuruk di Lereng Meratus

Kompas.com - 01/07/2011, 23:31 WIB
EditorJodhi Yudono

"Tapi sistem ring yang dibuat perusahaan menyebabkan program CSR tidak bisa menyentuh masyarakat adat Dayak Meratus. wilayah pemukiman mereka yang jauh di pedalaman, tidak masuk dalam ring manapun," Juliade menambahkan.

Pelaksanaan program-program CSR memang mengacu pada skala prioritas, di mana diberlakukan sistem ring. Seperti ring I sebutan untuk wilayah yang berada dalam areal pertambangan, ring II untuk wilayah sekitar tambang dan lainnya.

Seperti program pengadaan dan pembagian bibit karet unggul yang dilaksanakan PT Adaro Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat, misalnya. Masyarakat adat Dayak Meratus sedikitpun tidak tersentuh.

Untuk mengikuti program tersebut, harus melalui pengajuan kepada Dinas Kehutanan setempat dengan menyertakan bukti kepemilikan lahan. Hal tersebut jelas takkan pernah bisa dipenuhi oleh masyarakat adat Dayak Meratus manapun karena mereka tidak memiliki bukti hukum formal tentang kepemilikan tanah.

Bilapun ingin membuat sertifikat kepemilikan tanah, biayanya akan sangat besar karena patokan ongkos ukur tanah yang diberlakukan Badan Pertanahan Nasional. Alasannya, lokasi tanah mereka sangat jauh dengan medan yang berat sehingga pengukuran tak bisa dilakukan dengan mudah. Untuk itu, perlu biaya besar.

Itupun kalau kabar tentang program itu sampai ke pedalaman Meratus. Yang sering terjadi adalah, mereka tak pernah tahu adanya program-program bantuan dalam bentuk apapun dari perusahaan. Kabar tentang hal itu mengawang-awang saja di sekitar tambang dan hanya dinikmati oleh mereka di sana. Bahkan tak jarang, justru para pendatanglah yang menikmatinya.

"Tidak ada dampak kesejahteraan dalam bentuk apapun yang kami rasakan dari pertambangan. Yang ada hanyalah hilangnya habitat buruan, hilangnya pohon penyangga kehidupan dan kolam-kolam besar pada tanah nenek moyang kami. Padahal, kami tidak butuh kolam," kata Yawang.

Ismail sendiri mengakui bila pihaknya tidak memiliki program khusus yang ditujukan untuk masyarakat adat Dayak Meratus.

"Tapi kami memiliki alokasi dana untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan terhadap Dayak Meratus, baik dari CSR maupun di post lain. Hanya saja, kami tidak tahu peningkatan kesejahteraan dan pembinaan seperti apa yang harus dilakukan," katanya.

Pihak perusahaan juga seringkali dibuat bingung dengan aturan adat yang pemberlakuannya berbeda-beda. Seperti misalnya, ketika di areal pertambangan ada wilayah pekuburan adat dan harus memindahkannya. Ketika pemindahan hendak dilakukan, akan bermunculan orang-orang yang mengclaim bahwa di lokasi tersebut ada makam leluhur mereka.

Biasanya, mereka akan berlomba-lomba mengajukan rincian biaya untuk pelaksanaan upacara pemindahan makam. Jumlahnya berbeda-beda, bahkan hingga ratusan juta. Dan tak lama, kasus serupa akan kembali muncul di wilayah lain.

Ketika pihak perusahaan mengkonfirmasikan dengan tetuha adat, ternyata upacara pemindahan makam tidaklah memerlukan biaya banyak.

"Itulah kendala kita saat ini. Tidak ada refferensi atau ketentuan baku tentang aturan dan hukum adat yang diberlakukan. Tidak ada batasan wilayah adat yang jelas dan tidak ada kejelasan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adat," kata Ismail.

Perlu Pengkajian Ilmiah

Pengamat sosial budaya dan kemasyarakatan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Taufik Arbain, menilai ketidaktahuan tidak bisa dijadikan alasan oleh pihak perusahaan untuk tidak melakukan apapun bagi Dayak Meratus.

"Perusahaan juga tidak bisa mengkambing hitamkan pembangunan sebagai penyebab terjadinya pergeseran nilai sosial budaya pada masyarakat adat Dayak Meratus. Pengalihfungsian lahan menyebabkan terjadinya pengurangan terhadap tempat tinggal mereka. Itu yang menjadi faktor utama," ujarnya.

Menurutnya, bagaimanapun juga budaya pada masyarakat adat Dayak Meratus akan terkikis akibat dikenalnya budaya materialis sebagai dampak dari ganti rugi lahan yang diberikan ?itupun kalau memang tepat sasaran pada Dayak Meratus bersangkutan. Dikenalnya uang oleh Dayak Meratus, hanya akan menumbuhkan sifat individualistis.

Belum lagi lonjakan harga barang di wilayah industri yang pasti akan berbeda dengan wilayah non industri. Hal tersebut, mau tidak mau berimbas pada nilai sosial budaya dan pola mata pencaharian masyarakat adat Dayak Meratus, dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, yang akan menyebabkan terjadinya pergeseran pada perilaku sosial.

Ia menyarankan, agar pihak perusahaan dalam hal ini melakukan suatu kajian, penelitian ilmiah dan pemetaan terhadap sosial budaya dan hukum-hukum adat yang berlaku.

"Sehingga tidak ada lagi alasan bingung, tidak tahu dan tidak mengerti serta tidak mengayomi hak-hak masyarakat adat Dayak Meratus. Apalagi sebagai sebuah perusahaan pertambangan berskala nasional seperti PT Adaro Indonesia, bukan sesuatu yang sulit untuk melakukan hal tersebut," katanya.

Sebagai penduduk asli setempat, Dayak Meratus sangat berhak atas pengayoman, pembinaan dan pengembangan serta peningkatan kesejahteraan dari perusahaan yang telah menikmati manisnya sumber daya alam mereka.

"Dalam hal ini perusahaan harus dapat melihat dengan bijak segala permasalahan yang ada. Sehingga kebaikan perusahaan terhadap masyarakat di sekitar tambang yang non Dayak melalui program CSR juga dapat dirasakan oleh Dayak Meratus sebagai penduduk asli, meski tidak berada langsung di areal pertambangan," tambahnya.

Juliade sependapat dengan Taufik Arbain. Menurutnya, pengkajian adalah sesuatu yang wajib dilakukan perusahaan bila memang ada niatan untuk melakukan upaya pengayoman terhadap masyarakat adat Dayak Meratus.

"Sehingga tidak akan terjadi pelanggaran terhadap aturan adat yang berlaku. Lakukan kajian tentang apa kebutuhan, kebiasaan, budaya dan perilaku adat yang berkembang sehingga bisa dilakukan pengayoman yang tepat sasaran dan tepat guna," ujarnya.

Ia juga menyarankan agar jangan melakukan aksi unjuk kekuatan terhadap masyarakat adat di mana seolah-olah pihak perusahaan bisa mempengaruhi kebijakan.

"Jalin komunikasi dengan masyarakat adat. Jangan hanya melihat dan berpatokan dari standarisasi Ring yang telah ditentukan dalam hal pengayoman dan pembinaan terhadap masyarakat, karena itu justru membuat blok-blok dan pengkotakan saja. Padahal, Dayak Meratus adalah penduduk asli yang juga perlu perhatian. Karena pada dasarnya, pengelolaan sumber daya alam -apapun bentuknya- sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan keberlangsungan mereka," katanya menjelaskan.

Hutan dan alam bagi masyarakat adat Dayak Meratus berhubungan sangat erat dengan kepercayaan Kaharingan yang mereka anut, percayai serta yakini. Aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan, bercocok tanam dan interaksi dengan alam dipenuhi simbol-simbol keagamaan.

Ketika hutan dan alam sekitar mereka rusak akibat adanya eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, otomatis pelaksanaan kepercayaan Kaharingan hilang secara perlahan untuk kemudian punah, karena tidak ada lagi media dan tempat untuk melakukannya. Pengrusakan hutan, sama dengan membunuh Ibu Pertiwi bagi mereka.

Secara logika, takkan pernah ada satu orangpun dari masyarakat adat Dayak Meratus yang mau melakukan pengrusakan hutan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dalam konteks ini, sanksi Tuhan berupa bala atau kutukan menjadi kontrol moral dan sosial yang sangat ampuh.

Namun ironisnya, ketika terjadi pengrusakan atau kerusakan alam, masyarakat adat Dayak Meratus selalu dijadikan kambing hitam. Ketika pihak-pihak tertentu kenyang menikmati hasil alam tempat tumpah darah dan ibu pertiwi mereka, Dayak Meratus hanya menjadi pajangan yang bahkan dilirikpun tidak.

Alih fungsi lahan-lahan tempat mereka tinggal hanya membuat Dayak Meratus berada dalam kondisi keterpaksaan untuk mencari lokasi yang lebih jauh, lebih ke pedalaman dan lebih ke atas gunung lagi. Hingga akhirnya, Dayak Meratus terus saja terpinggirkan dan terpuruk di lereng Meratus. Sementara, perusahaan dengan mudah berdalih dan berlindung di balik ketidak tahuan.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X