Terpuruk di Lereng Meratus

Kompas.com - 01/07/2011, 23:31 WIB
EditorJodhi Yudono

"Pemukiman kami memang jauh dari areal pertambangan batu bara. Tetapi, ladang dan kebun sering masuk dalam areal sehingga akhirnya di ambil oleh perusahaan," Naun mendesah.

Kondisi tersebut membuat pola mata pencaharian masyarakat adat Dayak Meratus berubah. Mereka terpaksa mencari dan membuka ladang di tempat lain. Hal itu berpengaruh langsung pada jarak tempuh, luasan lahan dan tingkat produktivitas.

Untuk mendapatkan lahan pertanian dan perkebunan di wilayah lain, bukanlah hal mudah. Memang, kawasan hutan di pegunungan Meratus sangat luas. Tetapi, masyarakat adat Dayak Meratus memiliki batasan-batasan wilayah pada masing-masing Balai.

Untuk melakukan penguasaan lahan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Harus melalui serangkaian prosesi adat dan permohonon ijin terhadap sub etnis Dayak Meratus lain yang menguasainya.

Pahumaan atau ladang bagi masyarakat adat Dayak Meratus adalah sumber pangan yang sangat penting. Pemilihan lokasi pahumaan dilakukan dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan banyak hal. Termasuk izin dari Nining Batara, Tuhan Yang Maha Esa.

Penentuan wilayah pahumaan terkadang melalui proses yang lama. Sebelum ditentukan, terlebih dahulu dilakukan pertemuan di Balai Adat untuk memusyawarahkan bakal lokasi wilayah. Proses itu bisa memakan waktu berbulan-bulan sebelum dicapai kata sepakat.

Banyak hal yang harus diperhitungkan. Seperti kemiringan dan ciri-ciri tumbuhan untuk mengukur tingkat kesuburan tanah. Lokasi yang baik biasanya berada di daerah dengan ketinggian hingga 700 meter dari permukaan laut, di bawah wilayah katuan larangan dan katuan karamat. Dengan begitu, di percaya arwah para leluhur mudah untuk mengawasi dan menjaga wilayah tersebut.

Padi yang suci hasil bahuma, pantang untuk diperjual belikan. Padi hanya untuk konsumsi saja dan untuk pemenuhan kebutuhan lain dilakukan dengan memanfaatkan hasil hutan seperti karet, damar, madu, rotan, bambu, gaharu, berburu dan lain-lain.

Penguasaan lahan pertambangan oleh perusahaan, bukan hanya berdampak pada menyempitnya ladang dan kebun saja, tetapi juga menyebabkan berkurangnya wilayah hutan sebagai penyangga kehidupan.

Masyarakat adat Dayak Meratus menjadi kehilangan banyak pohon penghasil damar, pohon tempat bersarangnya lebah madu, gaharu, rotan, dan bambu. Belum lagi punahnya habitat hewan untuk mereka berburu.

"Sekarang mencari madu sangat susah. Sarang lebah sulit untuk di cari. Pertambangan batu bara membuat sungai tercemar dan hiruk pikuk suara alat berat serta bahan peledak membuat lebah enggan membuat sarang di situ," kata Maun.

Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat Adat Dayak Meratus kebingungan harus melakukan apa. Sementara, untuk ikut terlibat dalam kegiatan perusahaan sebagai karyawan misalnya, adalah hal mustahil. Peraturan perusahaan yang menerapkan standarisasi tentang pekerjanya membuat masyarakat adat Dayak Meratus hanya bisa jadi penonton. Penonton yang tak dianggap, justru di negeri sendiri.

Menurut Kepala Adat Dayak Balangan di Libaru Sungkai, Yawang, keberadaan perusahaan pertambangan bukan hanya berimbas pada pergeseran pola mata pencaharian. Tetapi juga berimbas pada pergeseran kehidupan sosial dan budaya mereka.

"Masyarakat menjadi sibuk dengan dirinya masing-masing. Budaya gotong royong hilang karena kini semua dinilai dengan materi," ujarnya.

Aktivitas pertambangan membuat kehidupan sosial masyarakat setempat terkotak-kotak. Para pekerja tambang yang mengenakan seragam kadang pengaruhnya lebih besar dibandingkan seorang Kepala Adat sekalipun. Karena adanya anggapan pengenaan seragam perusahaan yang mentereng sebagai "orang pintar" dan "orang kota", yang dipandang memiliki tingkat pemikiran serta kepandaian lebih tinggi.

Belum lagi sikap para pekerja dari "pulau seberang" yang sering kali tidak mengindahkan norma, budaya dan adat istiadat setempat. Kondisi tersebut seringkali berbenturan dengan aturan adat setempat, meski tidak sampai menimbulkan konflik karena masyarakat adat Dayak Meratus merupakan etnis yang sangat egaliter terhadap pengaruh luar.

Humas PT Adaro Indonesia, Ismail, membantah bila keberadaan tambang menyebabkan terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai kehidupan masyarakat adat Dayak Meratus.

"Areal pertambangan kami tidak bersinggungan langsung dengan wilayah pemukiman mereka. Memang beberapa lahan pertanian dan perkebunan ada yang masuk, tapi sudah dilakukan pergantian," ujarnya.

Ia cenderung melihat pergeseran nilai-nilai sosial, budaya dan pola mata pencaharian terhadap masyarakat adat Dayak Meratus lebih disebabkan oleh dampak dari pembangunan. Akses jalan yang di bangun pemerintah misalnya, membuat arus transportasi lebih mudah yang diikuti oleh masuknya akses ilmu dan tekhnologi, terlebih di era perdagangan bebas sekarang ini.

Hal itu membuat masyarakat adat Dayak Meratus menjadi konsumtif yang untuk mengimbanginya terpaksa harus merubah pola mata pencaharian. Perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian berimbas pula pada pergeseran nilai sosial kemasyarakatan dan budaya setempat. Dengan kata lain, pergeseran nilai sosial budaya masyarakat adat Dayak Meratus lebih pada akibat ikutan dari pembangunan.

Bahkan, ia menilai kebijakan ganti rugi lahan yang diberikan perusahaan telah berperan mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Bila hanya di jual kepada sesama masyarakat, tentu nilainya tidak seberapa. Tapi dengan pergantian dari perusahaan nilainya menjadi besar sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik," katanya.

Yawang tak membantah apa yang dikatakan Ismail. "Pencaplokan" lahan garapan masyarakat adat memang diberikan pergantian oleh perusahaan. Namun menurutnya, pergantian justru menimbulkan masalah baru.

"Masalahnya, betulkah yang menerima pergantian itu masyarakat adat Dayak Meratus sebagai penguasa lahan dalam artian yang melakukan penggarapan - atau oknum?," katanya.

Tanah, ladang dan kebun masyarakat adat Dayak Meratus mereka miliki secara turun temurun. Kepemilikannya tidak dapat dibuktikan dengan kekuatan hukum. Terlebih lagi, letaknya yang jauh dari wilayah pemukiman menjadikannya sangat mudah di akui oleh pihak lain.

"Bahkan bilapun penggantian itu diterima langsung oleh masyarakat adat itu sendiri sebagai pemilik lahan, tetap akan menimbulkan masalah," ujar Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, Juliade.

Masyarakat adat Dayak Meratus tidak memiliki sifat kompetitif. Mereka juga tidak mengenal budaya materialistis. Mendapat uang secara tiba-tiba dalam jumlah yang banyak sebagai ganti rugi, hanya akan membuat mereka bingung.

Ketika mendapatkan uang ganti rugi lahan, yang terjadi kemudian adalah penggunaannya yang membabi buta. Karena ketidakpahaman mereka, Dayak Meratus cenderung membelanjakan uang sampai habis tanpa berhitung apakah barang yang di beli mengandung aspek manfaat dan sesuai atau tidak dengan keseharian mereka.

"Akibatnya, uang itu sangat cepat habis hanya untuk membeli barang tak berguna. Dan ketika uang sudah habis, mereka tidak lagi memiliki lahan atau tanah, untuk kemudian terpuruk," katanya.

Tak Tersentuh Kebijakan

Sebagai perusahaan bertaraf nasional, PT Adaro Indonesia memiliki kebijakan dan program untuk mensejahterakan masyarakat sekitar tambang. Melalui Corporate Social Reponsibility atau CSR, banyak program dan kegiatan mereka lakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, termasuk didalamnya upaya memandirikan masyarakat pasca tambang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X