Pentingnya Upaya Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa di Indonesia

KOMPAS.com – Di beberapa wilayah Indonesia, konflik manusia dengan satwa liar kerap terjadi terutama di desa-desa yang berbatasan langsung dengan hutan.

Konflik tersebut terjadi akibat perubahan hutan menjadi kawasan produktif seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, dan industri kehutanan. Hal itu menyebabkan berkurangnya kantung populasi dan mempersempit luasan area jelajah satwa liar.

Konflik juga terjadi akibat perburuan berlebihan terhadap satwa mangsa harimau, serta sistem peternakan tanpa pengandangan sehingga satwa dalam area konservasi mendatangi pemukiman.

Konflik satwa cukup kompleks, karena melibatkan keselamatan warga di sekitar perbatasan serta eksistensi hewan yang dilindungi. Provinsi Aceh misalnya, memiliki data konflik satwa dengan tiga hewan critically endangered (terancam punah) yaitu gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan orangutan Sumatera.

Baca juga: Konflik Satwa, Penyebab Kematian Gajah Tertinggi di Aceh

Konflik manusia dengan satwa juga tak jarang berakhir dengan kematian satwa liar itu sendiri. Di Provinsi Aceh, 74 persen penyebab kematian gajah adalah konflik dengan manusia.

“Pemerintah, NGO, BKSDA berbondong-bondong menanggulangi permasalahan ini. Oleh karena itu sebagai upaya mitigasi, masyarakat harus dibangun kapasitas untuk menjadi desa mandiri terhadap konflik satwa,” tutur Kepala Seksi Wilayah II BKSDA Provinsi Aceh, Hadi Sofyan dalam diskusi yang digelar di Conservation Rescue Unit (CRU) Trumon, Aceh Selatan, Kamis (23/1/2020).

Penanggulangan konflik

Dinyatakan sebagai penyebab kematian satwa liar tertinggi di Aceh, konflik satwa tidak bisa dianggap sebelah mata. Oleh karena itu, butuh kerja sama dari berbagai pihak untuk menanggulangi konflik tersebut.

Sejauh ini, pemerintah melalui BKSDA bekerja sama dengan Taman Nasional Gunung Leuser dan beberapa LSM telah melakukan beberapa penanggulangan terhadap konflik satwa.

“Untuk gajah, kami punya Conservation Rescue Unit (CRU). Saat ini ada 7 CRU yang tersebar di Provinsi Aceh, salah satunya Trumon. Kami mengumpulkan gajah untuk dijinakkan dan diajarkan untuk mengusir kawanannya jauh dari pemukiman,” papar Hady.

Baca juga: Mengapa Satwa Langka Rentan Punah? Genetika Jelaskan

Selain CRU, penanggulangan lainnya adalah penyesuaian komoditi. Warga dihimbau untuk menanam tanaman atau komoditi yang tidak disukai oleh gajah.

“Kemudian ada GPS Collar, pemasangan GPS pada tubuh gajah. Ini lebih untuk early warning. Saat ini ada 4 GPS Collar yang terpasang pada tubuh gajah yaitu di Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Tenggara,” tutur Hady.

Lalu bagaimana dengan penanggulangan konflik dengan harimau Sumatera? Tantangan terhadap harimau bisa dikerucutkan menjadi tiga hal yaitu perburuan, deforestasi, dan fragmentasi habitat akibat lahan yang tidak memperhatikan aspek konservasi.

“Sejauh ini upaya konservasi harimau Sumatera melalui pawang harimau, Sumatran Wide Tiger Survey (SWTS), dan lain-lain,” tambahnya.

Masyarakat Desa Mandiri (MDM)

Upaya mitigasi konflik manusia dan satwa dilakukan oleh berbagai pihak. Di Provinsi Aceh, USAID LESTARI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta BKSDA Provinsi Aceh dan WCS-IP lewat program Masyarakat Desa Mandiri (MDM).

MDM di Aceh dilakukan dalam upaya penanganan konflik manusia dan satwa liar yaitu orangutan, gajah, harimau, dan beruang. MDM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitass masyarakat dalam menangani konflik dengan satwa liar secara mandiri.

Sejak 2016, MDM telah terbentuk di 7 desa rawan konflik manusia dan satwa di kawasan Leuser, dua di antaranya adalah Desa Batu Napal dan Desa Panton Luas.

DOK. WCS-IP Pembuatan alat mitigasi pengusiran satwa liar di Desa Batu Napal, Aceh Selatan

MDM di Desa Batu Napal

Kompas.com bersama BKSDA Provinsi Aceh dan USAID LESTARI mengunjungi Desa Batu Napal di Kecamatan Sultan Daulat, Aceh Selatan. Sebuah desa dengan 124 KK yang terletak di pinggir jalur pantai barat selatan Aceh, menghubungkan Banda Aceh dengan Medan.

Sebelum tahun 1980, desa ini masih merupakan hutan belantara. Pada 1981, warga mulai membuka ladang dan satu tahun setelahnya desa ini mulai dijadikan tempat tinggal.

Semenjak dijadikan pemukiman, konflik mulai terjadi dengan gajah kemudian orangutan.

“Tahun 2014 saya ingat betul, ada enam gajah dalam satu kelompok. Mereka datang sampai situ (belakang rumah). Kami belum tahu bagaimana cara mengusirnya, nggak berani ngusir. Waktu gajahnya pergi baru kami lapor ke BKSDA. Tiga hektar ladang habis oleh gajah itu,” tutur Fajar, Kepala Desa Batu Napal saat diskusi bersama Kompas.com, Jumat (24/1/2020).

Semenjak itu, lanjutnya, gajah datang setiap tahun. Beberapa tanaman yang diincar gajah antara lain sawit, padi, dan pisang.

DOK. WCS-IP Gubuk warga yang dirusak oleh satwa liar

Pada 2016, Masyarakat Desa Mandiri (MDM) di Desa Batu Napal terbentuk lewat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sepakat Bersama. Pada tahun yang sama, KSM Sepakat Bersama yang beranggotakan 24 orang diberikan edukasi mengenai cara mengatasi dan menghalau datangnya gajah tanpa menyakiti satwa terancam punah tersebut.

Beberapa upaya mitigasi konflik satwa tersebut antara lain pelatihan pembuatan alat mitigasi berupa jeduman paralon, edukasi perilaku gajah, dan teknik penghalauan gajah.

Petugas BKSDA Provinsi Aceh serta anggota Wildlife Conservation Society (WCS-IP) turun tangan langsung dalam upaya-upaya mitigasi tersebut.

“Sejak ada informasi dari masyarakat, kami dari BKSDA dan WCS-IP turun ke lokasi untuk merespon kejadian,” tutur Sukardi, Leader Wildlife Respon Unit (WRU) kepada Kompas.com, Jumat (24/1/2020).

Hal pertama yang dilakukan, lanjut Sukardi, adalah sosialisasi terhadap masyarakat terkait mitigasi konflik satwa liar. Di Desa Batu Napal, sosialisasi dilakukan terkait gajah.

“Setelah itu kami lakukan pendekatan ke masyarakat untuk menggali permasalahan di desa. Terkait sejarah desa, kalender musim, kalender harian melalui metode PRA (Parcipatory Rural Appraisal) dan RRA (Rapid Rural Appraisal),” lanjut ia.

DOK. WCS-IP Patroli malam di sekitar Desa Batu Napal, Aceh Selatan

Teknik-teknik yang telah diajarkan seperti pembuatan jeduman paralon, edukasi perilaku gajah, dan teknik penghalauan gajah kemudian dipraktikkan langsung oleh masyarakat setempat.

Akhir tahun 2017, gajah tidak lagi berkeliaran di sekitar Desa Batu Napal. Terhitung satu tahun setelahnya, tidak ada lagi konflik warga Desa Batu Napal dengan gajah.

“Mulai tahun 2017 sampai saat ini, tidak ada lagi gajah yang datang,” imbuh Fajar.

MDM sebagai Jalan Keluar Konflik Satwa di Indonesia

Konsep Masyarakat Desa Mandiri (MDM) dinilai berbagai pihak menjadi salah satu jalan keluar untuk permasalahan konflik satwa di Indonesia.

Baca juga: Peringati Hari Badak Sedunia, Kenali 5 Fakta Satwa Terancam Punah Ini

Masyarakat lokal dinilai menjadi peranan penting dalam penyelesaian konflik ini. Hal tersebut karena masyarakatlah yang pertama kali merasakan dampak konflik tersebut.

“Dengan adanya MDM lewat pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), masyarakat akan sadar kepeduliannya terhadap satwa liar yang dilindungi tanpa saling menyakiti,” tutur Sukardi.

Dengan kata lain, secara tidak langsung, KSM di Desa Napal menjadi “lembaga konservasi” tak tertulis dalam lingkup lokal. Diharapkan, pendekatan MDM nantinya bisa diaplikasikan kepada masyarakat di desa-desa rawan konflik lainnya.

“Kita sama-sama jaga hutan, jaga satwa, dan diri kita sendiri,” tambah Fajar.