Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bagaimana agar Efektif dan Inovatif?

Hal ini cukup berat karena lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di setiap kementerian tentu masih memiliki agenda-agenda sektoral yang selama ini diamanatkan juga oleh negara dan belum tentu selaras dengan apa yang akan ditetapkan oleh Kemenristek/BRIN.

Kekurangan lain dari bentuk ini adalah masih tersimpannya potensi kesulitan koordinasi karena lembaga litbang masih berinduk utama ke kementerian masing-masing sehingga diperlukan peraturan atau struktur yang mengikat agar mereka mematuhi arahan koordinasi dari Kemenristek/BRIN.

Kedua, membentuk BRIN sebagai badan baru dan melebur semua unit litbang kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang mengelola riset dan teknologi ke dalam lembaga tersebut.

Bentuk ini membuat koordinasi menjadi lebih mudah karena semua kegiatan litbang dan strukturnya akan menginduk kepada satu kementerian sehingga pelaksanaan agenda nasional dalam bidang litbang akan berjalan selaras dan lancar.

Namun, bentuk BRIN yang berdiri sendiri ini tidak memungkinkannya mengatur anggaran penelitian kementerian dan lembaga lain, sehingga dapat berpotensi mempersulit kemampuannya mengkoordinasi berbagai sumber daya yang berada di luar kewenangannya.

Peleburan unit-unit litbang dan lembaga riset pemerintah non-kementerian juga berpotensi menciptakan proses transisi yang rumit, terkait dengan pemindahan pegawai dan aset negara serta isu-isu yang terkait dengan peleburan budaya organisasi.

Untuk kondisi Indonesia saat ini yang harus berkonsentrasi pada kesinambungan jalannya pemerintahan dan bukan pada upaya restrukturisasi yang mungkin akan banyak menghabiskan waktu dan sumber daya strategis, maka pilihan pertama adalah yang paling ideal untuk dilaksanakan pada saat ini.

Dalam pembangunan ekosistem iptek nasional, Indonesia melalui UU Sisnas Iptek telah mengambil langkah tepat khususnya dalam dua hal: pembentukan BRIN yang berfungsi untuk mengkoordinasi kegiatan penelitian nasional dan pengembangan sistem pendanaan penelitian yang efektif.

Langkah-langkah ini selaras dengan praktik internasional, khususnya di negara-negara maju yang berbasis iptek seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang.

Sistem Pendanaan

Pembentukan BRIN tidak bisa dipisahkan dari pembangunan sistem pendanaan penelitian. Dalam hal ini, kini ada kesempatan besar untuk memperbaiki sistem pendanaan penelitian yang saat ini telah menjadi norma di Indonesia.

Jika melihat praktik internasional, pendanaan penelitian yang efektif memiliki dua fitur utama: pertama, penyaluran pendanaan selalu berbasis kompetisi dengan memanfaatkan proses peer review; kedua, adanya pengakuan bahwa penelitian dan pengembangan tidak mungkin hanya dilakukan dalam kurun waktu singkat.

Oleh karena itu pendanaan tahun jamak (multi years) selalu menjadi pilihan untuk mendukung riset.

Selain itu, pengelolaan Dana Abadi Penelitian perlu memisahkan fungsi “manajemen investasi” dan “penyaluran dana penelitian.” Fungsi pertama dapat dimainkan oleh Kementerian Keuangan atau diserahkan ke badan profesional.

Fungsi kedua perlu diserahkan ke lembaga yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan dana penelitian yang berbasis kompetisi dan proses peer review, di bawah koordinasi BRIN.

Untuk tujuan terakhir tersebut, BRIN dapat bermitra dengan kelembagaan pemerintah yang memang sudah memiliki kapasitas tersebut, seperti Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI).
Optimalkan dampak riset