RUU Mineral dan Batubara Disahkan, Pegiat Lingkungan Menolak

Kompas.com - 27/09/2019, 08:05 WIB
Ilustrasi tambang. KOMPAS/ALIF ICHWANIlustrasi tambang.

KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan lembaga penggiat lingkungan lainnya sedang kaget dan geram pada pemerintah.

Pasalnya, pada Rabu (25/9/2019), mereka mendapatkan informasi bahwa RUU Mineral dan Barubara (Minerba) telah disahkan. Padahal, sebelumnya pemerintah mengumumkan akan menunda RUU Minerba.

Akibat kejadian ini, WALHI dan sejumlah instansi lingkungan non-pemerintah lainnya menyatakan diri untuk menolak RUU Minerba yang isinya dinilai masih mengandung banyak kekeliruan yang merugikan masyarakat.

Bahkan, dinyatakan oleh perwakilan Jaringan Advokasi Tambang, Merah Johnson, dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hampir 90 persen isi dari RUU tersebut berpihak kepada pengusaha bukan kepada masyarakat.

Baca juga: Penambahan PLTU Batubara Bisa Sebabkan Kematian Dini Meningkat Drastis

DIM merupakan penyusunan butir-butir yang terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU). Jika suatu RUU adalah inisiatif DPR, maka yang bertugas menyusun DIM adalah Pemerintah bukan dari pihak DPR.

"Komposisinya masih 90 persen berada pada kepentingan pengusaha dan investor. Kita tidak melihat ruang harmonisasi bagi rakyat, tidak ada komposisi bagi rakyat ataupun hak veto rakyat tidak dipertimbangkan dalam hal ini," kata Merah di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Selain itu, tidak ada pasal yang mengatur hak-hak masyarakat adat dalam RUU Minerba. Padahal, di Indonesia masih banyak daerah yang memiliki pengaturan adat terhadap wilayah mereka tinggali.

Banyak poin di dalam DIM yang disorot oleh oleh para pegiat lingkungan. Salah satu di antaranya yaitu pasal 106, yang secara sederhananya dijelaskan oleh Merah sebagai diberikannya insentif fiskal dan non-fiskal kepada perusahaan yang mengelola mineral dan batubara.

Baca juga: Di Balik Terang Lampu, Menyingkap Sisi Kelam PLTU Lewat “Sexy Killers”

"Ini kan artinya didukung tuh para pengusaha ataupun investor yang mau buka lahan usaha tambang batubara. Padahal, seharusnya ditekan yang begitu itu, karena sebenarnya kan ada RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) penggunaan batubara itu dikurangi," ujarnya.

Dampaknya, selain kepada sumber daya alam di Indonesia sendiri, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan juga akan ikut terpengaruh.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X