KOMPAS.com - Insinyur lingkungan Yuyun Ismawati dari Lembaga Swadaya Masyarakat Balifokus menanggapi pernyataan Joko Widodo dalam debat calon presiden kedua mengenai reklamasi lubang tambang menjadi pantai wisata dan kolam ikan.
Menurut dia, solusi tersebut seperti dipotong. "Dari masalah ke solusi kayak langsung tembak dan selesai di situ. Padahal, urusan rehabilitasi lahan bekas tambang kan sudah ada aturannya," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com pada Minggu (17/2/2019).
Lebih lanjut, dia menyebut solusi lubang tambang jadi kolam ikan ini serupa dengan solusi penangananan abu terbang dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
Abu terbang seharusnya diolah dan distabilkan terlebih dahulu sebelum bisa dimanfaatkan, tetapi sering kali dipotong menjadi "Abu terbang bisa dimanfaatkan jadi batako".
Baca juga: Ancaman Nyata Lubang Tambang yang Direklamasi Jokowi
Yuyun berkata bahwa sama halnya dengan abu terbang, lubang bekas tambang tidak bisa langsung dijadikan kolam atau tujuan wisata karena banyak polutan dan mineral yang ikut keluar saat kegiatan penambangan dan mungkin tertinggal dalam air kolam atau lubang bekas tambang.
"Kegiatan penambangan atau ekploitasi sumber daya alam akan mengobok-obok komposisi kimiawi di perut bumi. Yang sebelumnya berada dalam kondisi stabil jadi terganggu akibat kegiatan gali-menggali," ujarnya.
Dia melanjutkan, sebagian besar kegiatan penambangan juga hanya mengambil mineral yang diinginkan dan sesuai izin. Selebihnya dianggap overburden dan dibuang. Padahal, campuran overburden ini kemungkinan mengandung arsenik dan lain-lain yang bisa jadi muncul ke permukaan tanah.
Daripada kolam ikan yang mungkin masih mengandung polutan dan limbah B3 yang tertingal, Yuyun pun lebih menyarankan pemanfaatan non-pangan, seperti pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga surya.
Namun, dengan catatan lubang tambang telah direhabilitasi terlebih dahulu sesuai prosedur dan peraturan.
Baca juga: Bantah Pernyataan soal Kebakaran Hutan, KLHK Luruskan Klaim Jokowi
Sudah ada aturannya
Ikut
