Kabut Asap Riau, 3 PR Jokowi untuk Tangani Karhutla di Indonesia

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Jokowi semestinya memiliki kekuatan untuk mengatur agenda politik negara demi mengatasi masalah-masalah di atas serta menentukan langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi publik dan akses ke Satu Peta.

3. Kehutanan berbasis masyarakat

Rekomendasi terakhir kami terkait dengan partisipasi publik melalui pemberian akses legal bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan di bawah skema Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial adalah program nasional unggulan pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat ke 12,7 juta hektar hutan, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mengurangi pembalakan liar.

Namun hingga akhir masa periode pertama, pemerintahan Jokowi baru mencapai kurang dari 20% total target Perhutanan Sosial.

Untuk meningkatkan capaian, pemerintah telah mempermudah proses perizinan dengan memangkas proses birokrasi dari enam bulan menjadi 21 hari.

Selain merampingkan proses perizinan, hal penting yang harus dilakukan adalah memastikan Perhutanan Sosial dilaksanakan secara berkeadilan dan dapat membantu masyarakat beralih ke mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan.

Terdapat beberapa contoh kelompok hutan kemasyarakatan yang berhasil menyeimbangkan antara konservasi dan ekonomi, seperti kelompok Bina Wana yang berada di kabupaten Lampung Barat, di mana para petani memproduksi hasil hutan nonkayu seperti kopi dan madu sambil melindungi keanekaragaman hayati.

Melihat ke depan

Perubahan iklim diproyeksikan akan meningkatkan kekeringan, hal ini akan memperparah musim kering yang disebabkan oleh El Nino. Karenanya, diperlukan komitmen yang lebih signifikan untuk mencegah kebakaran hutan dan kabut asap.

Sejauh ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kebijakan lingkungan dan sumber daya alam. Akan tetapi masih terdapat pekerjaan rumah untuk memastikan tercapainya keadilan lingkungan dan sosial, serta peningkatan transparansi dalam tata kelola hutan dan lahan gambut.

Memasuki masa jabatan keduanya, Jokowi perlu lebih memprioritaskan persoalan ini dalam agendanya untuk menghindari terulangnya bencana kabut asap tahun 2015.

Rini Astuti

Research Fellow, National University of Singapore

Helena Varkkey

Senior Lecturer in International and Strategic Studies, University of Malaya

Zu Dienle Tan

PhD Student of Department of Geography, National University of Singapore

Artikel ini ditayangkan atas kerja sama Kompas.com dan The Conversation Indonesia. Tulisan di atas diambilkan dari artikel berjudul "Tiga hal yang bisa dilakukan Jokowi untuk tangani kebakaran hutan di Indonesia".