Petani Sawit Persoalkan Alokasi Dana BPDP Yang Tidak Adil

Kompas.com - 28/06/2019, 18:36 WIB
Diskusi jaringan Organisasi Petani Sawit Indonesia yang membahas alokasi dana BPDP-Sawit di Jakarta, Jumat (28/6/2019) Diskusi jaringan Organisasi Petani Sawit Indonesia yang membahas alokasi dana BPDP-Sawit di Jakarta, Jumat (28/6/2019)

KOMPAS.com – Pada tahun 2015 silam, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pembentukan Bandan Pengelola Dana Perkebunan Sawit ( BPDP-Sawit), demi menggenjot produktivitas sawit selaku salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia.

Hingga tahun 2018, dana BPDP ini telah terhimpun sekitar Rp 43 triliun dari potongan penjualan ekspor CPO (Crude Palm Oil). Meski dana yang terkumpul bernilai sangat besar, namun alokasi dana ini dinilai tidak berpihak pada petani sawit.

Hal ini karena sebagian besar dana BPDP digunakan untuk memenuhi insentif biodiesel B20, yaitu program pengembangan biodiesel yang mewajibkan setiap liter solar yang digunakan di dalam negeri memiliki 20 persen kandungan minyak sawit.

Semula, program biodiesel B20 diharapkan dapat menciptakan pasar dalam negeri demi menghadapi pemberlakuan pembatasan ekspor CPO asal Indonesia oleh Uni Eropa. Namun menurut petani, program ini dipegang oleh industri dan korporasi besar dan tidak melibatkan petani sawit secara langsung.

Baca juga: Dua Capres Ingin Kembangkan Biodiesel Sawit, Bagaimana Nasib Hutan Indonesia?

Insentif total untuk biodiesel ini menggunakan sekitar 90 persen total dana BPDP, atau tepatnya Rp 38,7 triliun, sementara dana yang disalurkan ke petani melalui dana replanting hanya sekitar Rp 702 miliar saja, atau setara dengan 1,6 persen.

Terhitung sejak Desember 2018, pungutan ekspor sawit dihentikan kerena harga CPO internasional mengalami penurunan mencapai 570 dolar AS per ton. Menurut petani sawit, saat ini pihak produsen biodiesel tengah mengupayakan agar pungutan tersebut diadakan kembali.

Hal ini tentunya memancing respons dari para petani sawit.

“Hingga saat ini, belum ada kejelasan bagi para petani mengenai pembagian dana BPDP. Jika pembagiannya tidak diubah, lebih baik tidak ada saja, karena petani tidak menerima hasilnya,” ujar Mansuetus Darto, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, saat jumpa media di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Baca juga: Solusi Meningkatkan Minyak Sawit tanpa Perluasan Lahan

Mansuetus menjelaskan bahwa dahulu para petani dijanjikan bahwa harga Tandan Buah Segar (TBS) akan stabil pasca adanya pungutan ekspor sawit untuk dana BPDP. Namun, nyatanya harga TBS justru mengalami penurunan. Setelah pungutan ditiadakan, harga kembali mengalami kenaikan perlahan.

Pungutan ekspor sawit ini diberlakukan sebesar 50 dolar AS per ton CPO, dan dibebankan pada seluruh petani sawit, baik petani plasma maupun petani swadaya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X