Dua Capres Ingin Kembangkan Biodiesel Sawit, Bagaimana Nasib Hutan Indonesia?

"Tapi hal mendasar yang belum tuntas adalah definisi hutan itu sendiri apa, data kawasan dan batas hutan serta tata kelola hutan," kata Jefri.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa persoalan hutan dan sawit di Indonesia bukan hanya soal legalitas dan pengawasan.

"Sangat kompleks!" tegas Jefri.

"Misalnya perusahaan sudah punya legalitas kebun sawitnya yang dikonversi dari kawasan hutan. Tapi di dalam lahan itu sendiri ada masyarakat yang sudah lama tinggal dan mengelolanya untuk bertani atau berkebun," kisah Jefri.

Menurut dia, hal semacam inilah yang kerap menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

"Pilihannya adalah apakah mereka membayar ganti rugi? Menggusur masyarakat dengan bantuan aparat penegak hukum atau membiarkannya begitu saja? Ini hal yang kerap menimbulkan konflik!" kata Jefri.

Sayangnya, menurut Jefri, hingga kini persoalan semacam itu belum mendapatkan penyelesaian yang komprehensif.

Dia juga mempertanyakan kenapa pemerintah sampai menerbitkan lahan di atas lahan masyarakat yang sudah dihuni puluhan atau bahkan ratusan tahun?

Harapan 5 Tahun ke Depan

Dia menegaskan, "Baiknya sih, 5 tahun ke depan, pemerintah fokus pada penyelesaian konflik lahan di kawasan hutan dan non hutan dengan memperhatian banyak aspek. Bukan hanya legalitas dan pengawasan, tapi juga secara historis, sosiologis dan antropologis."

Baca juga: Solusi Meningkatkan Minyak Sawit tanpa Perluasan Lahan

"Ini yang menjadi PR besar pemerintah ke depan," ujarnya.

Jefri menyarankan pemerintah segera bisa menyelesaikan permasalahan semacam ini.

"Kalau ini bisa diselesaikan, termasuk soal kesejahteraan buruh, saya pikir produk CPO ini akan sustainable. Dan ketika mengembangkan biofuels, banyak pihak akan mendukung," ucapnya.

"Ini pun tentu dengan syarat tambahan, perusahaan produsen biofuels diwajibkan bermitra dengan petani sawit mandiri yang jumlahnya semakin besar," pungkas Jefri.