Bersama Menanggulangi "Stunting"

Pengalaman Peru dan Vietnam mengajarkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam memastikan keberhasilan penanggulangan stunting.

Vietnam menyusun rencana aksi untuk percepatan pengentasan stunting dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan serta melibatkan lembaga legislatif dalam diskusi tentang nutrisi yang menghasilkan suatu kebijakan nasional terintegrasi disokong oleh undang-undang tentang nutrisi.

Sementara itu, Peru melalui program "Crecer/To Grow" mendistribusikan tanggung jawab implementasi ke kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah yang bekerja sama erat dengan masyarakat madani dan LSM serta kalangan swasta dan donor.

Secara garis besar, ada dua jenis intervensi yang dapat dilakukan melalui upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menanggulangi stunting.

Pertama adalah intervensi gizi spesifik, yaitu aktivitas yang secara langsung menyasar ibu hamil/menyusui dan anak, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Kegiatan intervensi ini biasanya bersifat jangka pendek dan dilakukan dalam lingkup sektor kesehatan, seperti pemberian ASI eksklusif dan penggunaan pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK).

Kedua adalah intervensi gizi sensitif, yaitu intervensi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan di luar sektor kesehatan murni dengan sasaran masyarakat umum.

Contoh kegiatan yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan jaminan sosial serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya higienitas bagi keluarga miskin.

Agar maksimal, kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif seyogianya melibatkan peran serta aktor non-pemerintah dalam sebuah kolaborasi tripartit yang sinergis, yaitu antara pemerintah, kalangan usaha, dan masyarakat sipil.

Dari sisi kalangan usaha, peran yang dapat dimainkan setidaknya ada tiga. Yang pertama sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang menyasar penanggulangan stunting.

Kalangan usaha dapat memanfaatkan keahlian, teknologi, infrastruktur, dan jaringan yang mereka miliki untuk mendukung program pemerintah agar dapat menjangkau seluruh pelosok negeri.

Hal ini terutama berlaku bagi kalangan usaha yang bergerak di sektor kesehatan, pendidikan, dan pangan karena kaitannya yang langsung dengan persoalan stunting.

Kedua, sebagai penyandang dana untuk membiayai program dan kegiatan penanggulangan stunting yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat sipil, seperti LSM, organisasi kemasyarakatan, perangkat desa.

Dari sudut pandang pengusaha, penyaluran dana untuk program penanggulangan stunting bukan semata-mata kegiatan karitatif, melainkan juga investatif.

Sebuah studi yang dilakukan J Hoddinott dkk tahun 2013 (International Food Policy Research Institute) memperkirakan bahwa setiap 1 dollar AS yang dikeluarkan untuk menanggulangi stunting di Indonesia mendatangkan imbal balik ekonomis sebesar 48 dollar AS. Kue ekonomi tersebut tentunya akan turut dinikmati oleh kalangan usaha.

Ketiga, sebagai penyelenggara mandiri program dan kegiatan penanggulangan stunting dengan sasaran geografis spesifik yang sejalan dengan prioritas pemerintah dan selaras dengan kepentingan bisnis.

Pada tahun 2019, sebanyak 160 kabupaten/kota direncanakan akan menjadi prioritas pemerintah untuk penanggulangan stunting.