Bagaimana Sebaiknya Kita Menyikapi Kasus Prostitusi? Ini Kata Ahli

Kompas.com - 10/01/2019, 13:04 WIB
Ilustrasi.Shutterstock Ilustrasi.

KOMPAS.com — Kasus prostitusi online belakangan ini marak jadi pembicaraan. Terlebih, setelah penggerebekan yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu.

Meski telah dilakukan penangkapan secara langsung, tak bisa dipungkiri jika prostitusi tetap ada.

Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah pihak. Tak hanya itu, mencari cara yang efektif untuk memberantas prostitusi juga menjadi tugas bersama.

Menurut Reza Indragiri Amriel, psikolog forensik, seharusnya penegakan hukum tidak tanggung-tanggung dalam menyikapi kasus prostitusi.

"Otoritas penegakan hukum boleh jadi berpijak pada Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)," ungkap Reza kepada Kompas.com, Rabu (09/01/2019).

Baca juga: Jasa Prostitusi Artis, Kenapa Ada Orang Rela Bayar Mahal untuk Kencan?

"Mereka (penegak hukum) perlu bekerja dengan keberpihakan pada korban secara lebih maksimal dengan memproses sesuai ketentuan agar kepada para pelacur-artis itu diberikan ganti rugi (restitusi) selaku korban perdagangan orang," imbuhnya.

Reza menggarisbawahi, itu andaikan para pelacur-artis itu benar-benar diyakini sebagai korban.

Mendasarkan Tipe Prostitusi

Meski demikian, Reza menuturkan, melihat realitas saat ini, sebagian dari pelacur adalah orang yang memilih berdasarkan perhitungan ekonomi untung rugi.

"Si pelacur berkehendak dan memutuskan sendiri, tanpa dipaksa, menjadi penjaja seks," ujar Reza.

"Variasi pelacuran itulah yang lantas dirumuskan pada The 1995 Platform of Action pada Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing. Yakni, ada involuntary prostitution (forced prostitution) dan ada voluntary prostitution," sambungnya.

Bagi Reza, seharusnya pembedaan dua tipe pelacuran ini bisa berimplikasi pada mekanisme penanganannya. Artinya, beda tipe maka beda pula hukum yang digunakan.

" Pelacur yang termasuk dalam tipe voluntary prostitute meruntuhkan dasar berpikir UU TPPO bahwa pelacuran merupakan praktik perdagangan orang. Unsur eksploitasi tidak ada di dalam praktik pelacuran seperti itu," tuturnya.

"Atas dasar itu, ihwal tipe-tipe pelacuran mendesak untuk dimasukkan ke dalam revisi pasal-pasal—utamanya—UU TPPO dan UU KUHP. Kriminalisasi terhadap pekerja seks komersial ditegakkan sebagai cara untuk menyumbat peluang dijadikannya pelacuran sebagai bidang profesi," tegas Reza.

Baca juga: Menalar Kasus VA, Kenapa Bisnis Prostitusi Online Laku?

Tak hanya pekerja seks, Reza juga menegaskan bahwa germo dan tamu juga harus mendapatkan sanksi pidana.

Berbagai Perspektif

Menyoal pamberantasan prostitusi, antropolog gender Irwan Hidayana menyarankan untuk melihat dari berbagai perspektif.

"Kalau kita melihat prostitusi sebagai aktivitas ekonomi, kita akan berbicara tentang supply and demand," kata Irwan melalui sambungan telepon.

"Selama masih ada permintaan, ya pasti akan ada penawaran. Selama masih ada permintaan terhadap prostitusi, ya prostitusi itu akan tetap ada sekalipun itu dilarang, digrebek, atau dirazia," tegasnya.

Namun, di sisi lain, Irwan juga menyebut bahwa prostitusi itu di dalam masyarakat berhubungan erat dengan moralitas. Praktik prostitusi dianggap sebagai perbuatan dosa, maksiat, dan asusila.

"Karena itu banyak yang menentang. Nah itu perspektifnya beda lagi," ucap Irwan.

"Kemudian juga kita bisa berbicara prostitusi sebagai eksploitasi terhadap perempuan," tambahnya.

Terkait dengan perspektif ini, Irwan secara tegas menyebut prostitusi harus dihentikan dan diberantas.

"Tetapi, caranya mungkin tidak dengan merazia," kata Irwan.

"Karena kita kalau berbicara di Indonesia, hampir selalu perempuan itu yang menjadi korban tapi pengunanya dan mucikari melenggang dengan bebas," imbuhnya.

Baca juga: Menyoal Kasus Prostitusi Online, Kenapa yang Banyak Disorot Artisnya?

Padahal, jika melihat apa yang dituturkan oleh Reza Indragiri, hukum di Indonesia sebenarnya lebih menyasar germo atau mucikari.

"Tapi di Indonesia kan apa yang tertulis di hukum dengan praktik di lapangan sering kali berbeda," jelas Irwan.

Padahal mungkin perempuan pekerja seks sendiri adalah korban dari perdagangan manusia.

"Sudah jadi korban, dalam konteks katakanlah kalimat pemberantasan prostitusi, dia kena juga," Irwan menegaskan.

"Itu yang menurut saya menjadi persoalan, ketidakadilan tersebut. Aparat kepolisian, menurut pandangan saya, selalu mengorbankan si pekerja seks daripada mucikari dan pelanggannya," sambungnya.



Close Ads X