Kompas.com - 29/05/2018, 05:06 WIB
Sampah plastik di lautan. Ilmuwan menyatakan bahwa 99 persen plastik m ikroskopik di lautan hilang, kemungkinan dimakan hewan. National GeographicSampah plastik di lautan. Ilmuwan menyatakan bahwa 99 persen plastik m ikroskopik di lautan hilang, kemungkinan dimakan hewan.

Negara-negara anggota Uni Eropa diminta menggunakan plastik daur ulang.

Baca juga: Ribuan Sampah plastik Ada di Titik Terdalam Lautan, Ini Artinya

Untuk setiap kilogram sampah plastik yang tidak didaur ulang, negara anggota akan dituntut untuk membayar sejumlah dana tertentu ke kas Uni Eropa.

Setiap negara anggota juga akan diwajibkan menerapkan sistem daur ulang untuk mengumpulkan sedikitnya 90 persen botol plastik yang digunakan di negaranya.

Untuk meningkatkan kesadaran konsumen, Uni Eropa akan menggencarkan informasi tentang bahaya kemasan plastik.

Secara Bertahap

Pemerintah Jerman mengisyaratkan persetujuannya atas rencana Komisi Eropa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri Lingkungan Hidup Svenja Schulze mengatakan kepada stasiun TV ARD, kemasan plastik sekali pakai "secara bertahap harus ditarik dari peredaran."

Komisaris Anggaran Uni Eropa mendukung sanksi denda yang diusulkan pada negara-negara anggota yang gagal mendaur ulang lebih banyak plastik.

"(Denda) Ini menciptakan insentif bagi politisi nasional untuk memikirkan, bagaimana sampah plastik dapat dikurangi - melalui pelarangan, pendidikan, pajak nasional atau pembayaran tambahan untuk tas belanja plastik," katanya.

Sayangnya, hal ini bisa menjadi sesuatu yang tak mudah dilakukan. Salah satunya dari kemarahan konsumen yang mau tidak mau harus "diet" plastik.

Meski begitu, pihak Uni Eropa berharap untuk menangkis kemarahan konsumen atas kemungkinan perubahan dengan mendidik masyarakat tentang alternatif yang ramah lingkungan terhadap produk plastik yang mungkin akhirnya dilarang.

Ancaman denda tidak mungkin berjalan dengan baik dengan pemerintah nasional euroseptic dari beberapa negara anggota Uni Eropa.

Aturan yang diusulkan masih harus dirundingkan dengan parlemen Eropa dan perlu persetujuan pemerintahan negara-negara anggota, sebelum diberlakukan. Hal ini bisa berlangsung sampai bertahun-tahun.

Baca juga: Alasan Inggris Raya Akan Larang Sedotan Plastik dan Korek Kuping

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.