Vaksin DBD di Indonesia, Izin Edar Dipertanyakan

KOMPAS.com –Perusahaan farmasi asal Perancis, Sanofi Pasteur, mengeluarkan hasil analisis keamanan jangka panjang vaksin DBD buatannya pada 29 November 2017 lalu. Hal tersebut segera menuai polemik di sejumlah negara, termasuk Indonesia. 

Berdasarkan publikasi tersebut, Ikatan Dokter Anak Indoensia (IDAI), mengambil sikap untuk himbauan penangguhan pemberian vaksin DBD, Dengvaxia.

Pada Jumat (12/8/2017), Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Maura Linda Sitanggang, mengatakan bahwa vaksin DBD belum beredar di Indonesia dan belum memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Vaksin DBD tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia,” kata Maura melalui pesan singkat.

Baca Juga: IDAI Teliti Vaksin DBD untuk Tentukan Langkah Selanjutnya

Untuk memastikan, Kompas.com menelusuri ketersediaan vaksin DBD di sejumlah di rumah sakit di DKI Jakarta. Dua dari tiga rumah sakit yang dikunjungi memiliki vaksin DBD.

Hasilnya, RS Premier Jatingegara dan RS St. Carolus Jakarta memiliki vaksin DBD di dalam datar obatnya. Kedua rumah sakit ini menjualnya dengan harga sekitar Rp. 1,2 juta dan tak menerima resep dari luar rumah sakit. Sedangkan RS Hermina Jakarta telah lama tak menyediakan vaksin DBD.

Pembayaran vaksin juga tidak dapat menggunakan kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mendapatkan subsidi. Dengan begitu, pasien membayar vaksi secara mandiri.

Deputi I BPOM Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, Nurma Hidayati mengatakan, vaksin DBD tersebut telah disetujui.

“Sudah (disetujui),” kata Nurma melalui pesan singkat, Sabtu (10/12/2017).