Jangan Sampai Orang Bicara AI, tapi Kita Masih "Stunting"

TANGERANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya Indonesia memperbaiki kualitas kesehatan agar bisa bersaing dengan bangsa lain.

Dalam Rapat Koordinasi Kesehatan Nasional yang digelar pada Selasa (1/12/2/2018), Presiden menyesalkan angka stunting yang masih 30 persen dan infeksi HIV yang terus meningkat di daerah.

"Jogja kok masih ada stunting. Bagaimana ini?" ungkap Jokowi meluapkan keheranannya ketika menerima laporan dari Dinas Kesehatan DIY.

Jokowi mengatakan, dirinya mengapresiasi keberhasilan Kemenkes menurunkan angka stunting dari 37 persen ke 30 persen. Namun pada saat yang sama, juga mendorong kementerian untuk mengeliminasi stunting.

Baca juga: Jokowi: Dengan Kemajuan IPTEK, Semua Hal Menjadi Sangat Mungkin

"Jangan sampai negara lain sudah bicara artificial intelligence, virtual reality, internet of things, big data, tapi kita masih bicara stunting," katanya.

Jokowi mengungkapkan, Indonesia telah ditinggal oleh Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam dalam pembangunan. "Jangan sampai kita nanti ketinggalan Laos dan Kamboja," tegasnya.

Fokus pada Upaya Preventif

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengungkapkan, upaya penyembuhan penyakit terus dilakukan, tetapi pada saat yang sama juga akan fokus pada upaya preventif.

Ditanyai tentang fasilitas kesehatan di daerah untuk mendukung layanan penyakit berat seperti kanker, Nila mengatakan bahwa pihaknya telah membangun tetapi mengakui bahwa kapasitasnya masih terbatas.

Baca juga: Berbatik Hitam, Jokowi Baca Puisi di Our Ocean Conference 2018

"Namun, kanker sebenarnya penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki gaya hidup. Cek sejak dini," katanya.

Kementerian Kesehatan juga menggerakkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Dalam program itu, petugas di 9.993 puskesmas diminta melakukan survei kesehatan pada 65 juta KK dan melakukan intervensi.

Hingga saat ini, cakupan PIS-PK masih 20 persen. Salah satu kendala adalah tenaga puskesmas yang masih memahami bahwa PIS-PK hanya sekadar pengumpulan data. Kendala lain adalah keengganan warga untuk disurvei dan diintervensi.