Kompas.com - 10/01/2020, 09:23 WIB
Wilayah RW 008, Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi masih terendam lumpur setinggi betis orang dewasa sepekan lebih usai Banjir Tahun Baru 2020, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWilayah RW 008, Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi masih terendam lumpur setinggi betis orang dewasa sepekan lebih usai Banjir Tahun Baru 2020, Kamis (9/1/2020).

KOMPAS.com - Bencana banjir, tanpa disadari menjadi dampak dari perubahan iklim yang terjadi di dunia.

Hal ini disampaikan oleh Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gusti Ayu Ketut Surtiari, dalam acara bertajuk "Banjir Ibu Kota: Potret Aspek Hidrologi dan Ekologi Manusia" yang diadakan di Jakarta, Selasa (7/1/2019).

Di luar faktor kondisi topografi dan geografis, dampak urbanisasi mengubah fungsi lahan menjadi bangunan, kurangnya ruang terbuka hijau dan tanah resapan air, serta tak ketinggalan turunnya permukaan bumi.

"Padahal bencana banjir ini adalah bentuk dampak perubahan iklim yang terjadi, dan mempengaruhi berbagai hal di lingkungan kita," kata Ayu.

Baca juga: Tambang Emas Disebut Penyebab Banjir Bandang di Banten, Ahli Jelaskan

Secara tidak disadari, kata Ayu, turunnya permukaan bumi termasuk di Jakarta dan sekitarnya yang selalu diungkap berbagai ahli, justru merupakan pengaruh dari perubahan iklim yang terjadi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, Ayu menekankan bahwa risiko bencana jangka panjang dari akar perubahan iklim seharusnya menjadi prioritas oleh semua elemen masyarakat Indonesia dan dunia.

Negara lain mengatasi banjir

Dicontohkan Ayu, Belanda percaya bahwa perubahan yang terjadi di laut sangat memengaruhi banjir yang terjadi di sana.

Salah satu penanganan yang mereka lakukan sejak 1937 adalah membuat proyek Delta Plan.

Delta plan merupakan suatu perencanaan untuk menyelamatkan bagian barat Belanda dari ancaman air pasang.

Proyek raksasa ini dimulai dengan menutup Laut Zuiderzee dengan tanggul sepanjang 30 kilometer.

Hal ini juga sebagai upaya mencegah banjir.

"Mereka (orang-orang Belanda) melihat banjir itu sebagai dampak perubahan iklim juga," kata Ayu.

Oleh sebab itu, kebijakan dan juga infrastruktur yang dibangun di Belanda sangatlah fundamental.

Namun Ayu pun mengakui, Indonesia tidak dapat mengambil atau mengadaptasi apa yang dilakukan Belanda seluruhnya. Ini karena ada banyak perbedaan antara Indonesia dan Belanda.

Contoh lain di Jerman.

Ayu menyebutkan, sungai-sungai di Jerman sudah dinaturalisasi. Hal ini juga sejalan dengan konsistensi perilaku masyarakatnya dalam menjaga sungai itu.

Untuk diketahui, naturalisasi merupakan istilah yang merujuk pada upaya untuk mengembalikan lebar sungai ke bentuk alaminya.

"Itu kalau kita tanya, itu semua (orang) ngeh (paham) loh," ujarnya.

Masyarakat di sekitar sungai di Jerman, kata Ayu, mengerti apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam menjaga sungai di lingkungan mereka.

Hal sederhana seperti menebang pohon sekalipun, masyarakat akan bertanya dahulu kepada pemerintahan setempat, karena khawatir dapat mempengaruhi kondisi lingkungan, sebab tempat tinggalnya di pinggir sungai.

"Itu mereka (masyarakat Jerman) memang sampe segitunya aware. Sedangkan saya di sini (Indonesia) kan dekat sungai, kadang enggak aware juga," tuturnya.

Setiap individu yang ada di sekitar sungai di Jerman paham, bahwa usai ada banjir, masyarakat tahu apa yang perlu mereka lakukan dan itu selaras dengan program dan imbauan dari pemerintah.

"Apa yang dilakukan pemerintah ketangkep sama masyarakat, jadi enggak bertentangan," kata dia.

Bagaimana dengan Indonesia?

Di Indonesia, terutama Jakarta dan sekitarnya, tidak semua sungai bisa dilakukan naturalisasi, juga tidak semuanya bisa dilakukan normalisasi.

Ditegaskan Ayu, baik itu kebijakan sungai akan dinaturalisai ataupun dinormalisasikan, kalau berjalan sendiri-sendiri tetap tidak akan optimal.

Semua elemen masyarakat, dari masyarakat sipil, stakeholder atau pelaku industri, dan pemangku kebijkan atau pemerintah haruslah satu tujuan dan pemahaman.

Masyarakat perlu secara intensif diberikan edukasi dan pemahaman betapa berbahayanya dampak dari perubahan iklim terhadap berbagai bencana alam, termasuk salah satunya banjir.

Ketika masyarakat atupun pemangku kebijakan di Indonesia selalu menganggap banjir ini hanya sebagai persoalan rutin saja, maka menurut Ayu, hal mendasar dari bencana dan rusaknya kondisi alam akan terus terjadi.

Baca juga: Ahli LIPI: Banjir Jakarta Bukan Kejadian Rutin, tapi Risiko Bencana

"Jika menganggap sebagai rutinitas saja, maka banyak elemen masyarakat akan mengatasi bencana banjir dengan cara masing-masing dan tidak berkesinambungan antar masyarkat, pelaku industri dan pemerintah," kata dia.

Padahal, ketika setidaknya belajar dari beberapa yang telah disebutkan oleh Ayu, poin terpenting dari penanganan dampak bencana dari perubahan iklim ini adalah intregitas, pengetahuan, kesamaan paham persepsi kondisi alam, dan tingkat kesadaran beradaptasi secara transformatif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.