Strategi Jangka Benah, Solusi Persoalan Lahan Kelapa Sawit Indonesia

KOMPAS.com - Persoalan tanaman kelapa sawit masih menjadi polemik berkelanjutan, karena satu sisi dinilai sebagai penopang perekonomian Indonesia, tetapi di sisi lain dianggap sebagai penyebab terbesar kerusakan ekosistem hutan di Indonesia.

Menurut GAPKI, di tahun 2018 sumbangan devisa minyak kelapa sawit mencapai US$20,54 miliar atau setara Rp289 triliun. Namun, kerugian yang ditanggung pun dianggap tak ternilai.

Ekspansi kelapa sawit ke dalam hutan dan sistem monokulturnya dianggap sebagai penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi kualitas ekosistem hutan, dan bencana alam.

Dikatakan Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos, penyelesaian terhadap permasalahan ini memerlukan strategi kebijakan yang komprehensif.

Baca juga: Minyak Kelapa Sawit dan Karhutla di Indonesia, Apa Hubungannya?

"Bukan hanya menghentikan ekspansi kebun kelapa sawit, tetapi juga bagaimana meminimalisir dampak dari ekspansi, baik terhadap lingkungan, sosial, maupun ekonomi masyarakat," kata Riki, Palangkaraya, Rabu (18/12/2019).

Melalui Strategi Jangka Benah (SJB), kata Riki, tujuan utama peningkatan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sawit serta komoditas lain secara berkelanjutan dapat tercapai.

Strategi Jangka Benah (SJB)

Dijelaskan Riki, SJB merupakan salah satu upaya yang ditawarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada bersama Yayasan Kehati untuk menyelesaikan masalah kebun kelapa sawit rakyat monokultur yang “terlanjur” berada di dalam kawasan hutan.

Jangka Benah adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk mencapai struktur hutan dan fungsi ekosistem yang diinginkan sesuai tujuan pengelolaan.

Dalam SJB, proses perbaikan struktur dan fungsi ekosistem hutan yang rusak akibat ekspansi kebun kelapa sawit monokultur dilakukan secara bertahap, dengan fokus perbaikan pada aspek ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat.

Tahap pertama dalam sosialiasi SJB adalah mengubah kebun kelapa sawit rakyat monokultur di dalam kawasan hutan menjadi kebun campur sawit dalam bentuk agroforestri.

Baca juga: Serikat Petani Kelapa Sawit Tanggapi Pernyataan Jokowi dan Prabowo dalam Debat Capres

Jenis tanaman yang akan ditanam antara lain yaitu sengon, gaharu, meranti, dan jengkol. Tanaman-tanaman tersebut dipilih selain memberikan dampak ekologis, juga dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.

"Namun, agroforestri sawit tidak benar-benar berjalan mulus," ujarnya.

Hasil identifikasi Fakultas Kehutanan UGM (2018) menunjukkan bahwa sebenarnya praktik penanaman sawit campur dengan tanaman kehutanan (agroforestri sawit) sudah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, namun dalam skala terbatas.

Alasannya, petani sawit masih mempunyai keraguan untuk mengadopsi agroforestry sawit terutama karena mempunyai asumsi bahwa mengelola agroforestri kelapa sawit lebih rumit dibandingkan dengan mengelola kebun kelapa sawit monokultur.

Asumsi lainnya, kata Riki, yaitu bahwa penambahan jenis lain pada kebun kelapa sawit monokultur pada satu bidang lahan yang sama akan menyebabkan turunnya produksi tandan buah segar sawit.

Petani juga berharap contoh konkrit agroforestri sawit yang dikelola secara baik sehingga memberikan keuntungan ekonomi yang lebih baik daripada praktik sawit monokultur.

"Selain kurangnya praktik agroforestri sawit, permasalahan lainnya dalam mengimplementasikan SJB di tingkat tapak adalah kelembagaan dan kurangnya dukungan kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah," tuturnya.

Dituturkan oleh Direktur Program Strengthening Palm Oil Sustainability (SPOS) Yayasan KEHATI, Irfan Bakhtiar, bahwa SJB ini juga merupakan rangkaian pararel dari strategi perbaikan tata kelola sawit yang ada di Indonesia.

SJB melalui agroforestri sawit dengan komoditas tanaman sawit dengan sengon, meranti dan jengkol, diharapkan dapat menghasilkan perbaikan struktur dan fungsi ekosistem hutan, dengan tetap mempertimbangkan ekonomi masyarakat.

“Strategi ini diharapkan dapat membantu penanganan sawit di dalam Kawasan hutan, dengan solusi yang “win-win” bagi ekologi dan ekonomi,” tutur Irfan.

Baca juga: Dongeng Penjarahan Hutan Indonesia, Dosa Orde Baru dan Kelapa Sawit?

Sosialisasi Strategi Jangka Benah

Strategi jangka benah (SJB) dianggap sebagai salah satu solusi permasalahan sawit di dalam kawasan hutan.

Untuk menyosialisasikan SJB, Yayasan KEHATI, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Fakultas Kehutanan UGM mengadakan beberapa rangkaian kegiatan yaitu peluncuran (kick off) Strategi Jangka Benah (SJB) di Kalimantan Tengah dalam bentuk pembuatan demonstration plot (demplot) praktik agroforestri sawit.

Peluncuran mengawali kegiatan SJB untuk dikenalkan kepada para pihak tentang berbagai pola tanam agroforestri kelapa sawit yang dapat diadopsi oleh petani, terutama pemegang izin perhutanan sosial.

"Melalui kegiatan peluncuran juga diharapkan terkumpulnya dukungan dari para pihak dalam pengimplementasian SJB, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah," kata dia.

Strategi Jangka Benah (SJB) juga disosialisasikan melalui pembuatan demplot di tingkat tapak. Salah satu lokasi pembuatan demplot yaitu KPHP Mentaya Tengah – Seruyan Hilir atau yang sering disingkat KPHP Menteng-Selir, Kabupaten Kotawaringing Timur, Kalimantan Tengah.

Lokasi tersebut dipilih karena memiliki tutupan sawit monokultur di dalam kawasan cukup luas yang dikelola oleh masyarakat dan perusahaan yang berpotensi konflik.

Selain itu, berdasarkan survey lapangan, wawancara dengan masyarakat desa, dan kelompok diskusi terarah menunjukkan kesiapan beberapa petani sawit di wilayah KPHP Menteng-Selir, terutama yang berada di Desa Karangsari untuk mengimplementasikan SJB.

Pembangunan Indonesia ramah lingkungan

Yayasan KEHATI, dengan dukungan pendanaan dari United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU) telah mengimplementasi program Dukungan Bagi Sawit Berkelanjutan di Indonesia/Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia (SPOS Indonesia) sejak Juli 2019 hingga Juni 2022.

UKCCU sendiri merupakan bentuk komitmen Inggris dalam mendukung pembangunan yang ramah lingkungan di Indonesia

Adapun tujuan dari SPOS Indonesia tersebut yaitu menguatkan tata kelola sektor kelapa sawit untuk memperbaiki kesejahteraan petani, mengurangi laju deforestasi dan degradasi lahan gambut.

Dalam mencapai tujuan tersebut, SPOS Indonesia akan mendukung perbaikan legalitas dan kepatuhan hukum kelapa sawit di Indonesia.

Serta, meningkatan penerapan praktik berkelanjutan bagi pekebun dan meningkatkan pengakuan pasar internasional atas kelapa sawit berkelanjutan Indonesia dengan dukungan dari mitra-mitra yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Akademik.