Kompas.com - 16/09/2019, 13:46 WIB
Kabut asap masih pekat menyelimuti wilayah Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (15/9/2019). KOMPAS.COM/IDONKabut asap masih pekat menyelimuti wilayah Kota Pekanbaru, Riau, Minggu (15/9/2019).

"Nah, jika pembandingnya 2015 ya tidak make sense. Terlebih ada peningkatan yang signifikan setiap tahun," ungkap Wahyu dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (16/9/2019).

Untuk itu, hal pertama dan paling utama untuk mengatasi masalah ini menurut Wahyu adalah pemerintah secara terbuka memberikan informasi kepada masyarakat dari mana karhutla berasal.

Hal ini dirasa Wahyu sangat penting, sebab, sikap tersebut secara tidak langsung bakal berdampak pada pengambilan kebijakan atas penetapan status daruratnya.

"(Pemerintah) berkali-kali bilang (yang terbakar) ladang masyarakat. Padahal fakta yang disegel bukan, kan enggak make sense," kata Wahyu dihubungi Kompas.com, Senin (16/9/2019).

Wahyu berharap pemerintah untuk membuka data lahan konsesi yang terbakar untuk bisa menjadi informasi publik. Terlebih hal ini secara hukum juga sudah termuat dalam putusan Mahkamah Agung.

"Kedua, tidak terbukanya (data) lahan konsesi yang terbakar, padahal itu (data) sangat mungkin dibuka, itu akan berdampak pada penegakan hukum," ungkap Wahyu.

Selain berdampak pada penegakan hukum, transparansi data juga akan berdampak pada penganggaran dalam konteks darurat.

"Penyelesaian kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan lingkungan hidup harusnya diberatkan pada korporasi. Karena kita mengenal norma pertanggungjawaban mutlak dalam Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana pemegang konsesi bertanggung jawab penuh," jelas Wahyu.

"Ketidaktegasan pemerintah dalam konsesi, menurut kami, salah satu indikatornya adalah dari 2015 hingga 2018, deposit kemenangan KLHK terhadap beberapa korporasi mencapai Rp 18 triliun, kurang lebih. Tapi sampai sekarang, kami belum mendengar kabar sepeser pun dibayar oleh korporasi. Tidak ada upaya paksa negara untuk melakukan itu," ungkap Wahyu.

Baca juga: KLHK Segel 19 Konsesi Lahan di Kalbar, Ini Sebabnya...

Berdasarkan olahan data WALHI, hingga awal pekan September 2019 tercatat ada lebih dari 3.500 titik panas berada di lahan konsesi. Bila dihitung luasan gambut, setidaknya ada sekitar 8.000 titik panas, kata Wahyu.

"Dari tanggal 8 sampai 12 September saja ada lebih dari 7.000 titik panas (berdasar data WALHI), dan mungkin akan terus bertambah," imbuh Wahyu.

Untuk diketahui, lahan konsesi merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada lahan negara yang disewakan ke badan usaha atau orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.