Oleh Lennert Veerman, Anne Marie Thow dan Dr Febi Dwirahmadi
OBESITAS dan diabetes dulu merupakan penyakit di negara maju, namun tren ini sudah bergeser ke negara berkembang karena semakin banyak orang mengkonsumsi makanan olahan dan makanan yang kandungan garam, gula, dan lemak jenuhnya tinggi.
Akibatnya banyak orang menderita obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Penyakit ini mulai menjadi masalah kesehatan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Hingga tahun 2018, 35,4% orang Indonesia kelebihan berat badan atau menderita obesitas. Sepuluh tahun sebelumnya, lebih dari 5% hidup dengan diabetes. Sayangnya, sistem perawatan kesehatan di Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mengatasi meningkatnya beban penyakit kronis ini.
Meningkatnya beban ini dikaitkan dengan peningkatan konsumsi gula Indonesia dalam dekade terakhir ini, terutama dari minuman manis.
Indonesia adalah pasar besar bagi produk minuman ringan dan minuman energi. Permintaan jenis minuman ini tumbuh sekitar 8-10% setiap tahun. Total penjualan diperkirakan mencapai US$12,9 miliar(sekitar Rp180 triliun) pada 2019 - yang berarti sekitar 39 liter per orang.
Pemerintah Indonesia sudah mempertimbangkan untuk menarik pajak dari minuman manis demi mengatasi masalah kesehatan yang semakin meningkat. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa pajak dapat diterapkan dan akan memberi manfaat secara ekonomi.
Dalam penelitian kami yang diterbitkan di BMJ Global Health, kami mengembangkan sebuah model untuk mengukur berapa banyak manfaat yang bisa didapat dari menerapkan pajak minuman manis di Indonesia.
Dari model ini, kami menemukan bahwa orang Indonesia yang lebih kaya akan mendapat manfaat paling banyak dengan menurunnya risiko penyakit kronis, meski pada akhirnya seluruh penduduk akan menjadi lebih sehat.
Model yang kami buat untuk Indonesia didasarkan pada penelitian kami sebelumnya yang menunjukkan pajak minuman manis dapat memperlambat pertumbuhan obesitas dan mengurangi penyakit kronis.
