Demi Pertahanan Militer, China Perluas Riset ke Perairan Papua Niugini

Kompas.com - 25/04/2019, 10:03 WIB
Markas AS di barat Samudera Pasifik. Markas AS di barat Samudera Pasifik.


KOMPAS.com - Survei ilmiah di laut dalam yang dilakukan China adalah bagian dari penelitian oseanografi Beijing di Pasifik Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kawasan ini diyakini para ahli dapat menjadi wilayah penting dalam setiap konflik maritim dengan Amerika Serikat di masa depan.

Analisis militer terhadap data satelit GPS mengungkapkan dua kapal penelitian China memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) Papua Niugini di utara Pulau Manus.

Ini terjadi hanya beberapa minggu setelah Wakil Presiden AS Mike Pence mengumumkan pembangunan kembali pangkalan angkatan laut bersama Lombrum yang sudah semakin usang.

Baca juga: Dijaga Sipir AI, Mustahil untuk Kabur dari Penjara China Ini

Kapal-kapal yang terlibat, termasuk Ke Xue dan Hai Ce 3301adalah bagian dari dua lusin "armada Penelitian Lautan Jauh" China yang telah melakukan survei maritim yang luas di sekitar Filipina, Palau, Guam,  Laut Timur dan Laut Jepang selama dua tahun terakhir.

Para pejabat senior militer Australia dan Amerika mengakui bahwa survei oseanografi sepenuhnya sah, tetapi mereka juga meyakini kapal-kapal sipil China itu juga mengumpulkan data berharga untuk operasi pertahanan di masa depan.

"Informasi yang diperoleh untuk tujuan sumber daya memiliki penggunaan ganda untuk keperluan militer," kata seorang pejabat pertahanan Australia yang telah lama menjabat kepada ABC tanpa menyebut namanya.

"Menetapkan data dasar di sekitar dasar laut itu terbuat dari apa, seperti apa bentuk dasar lautnya, salinitas dan apa lapisan termal yang ada di dalam air berguna untuk penambangan tetapi juga membantu menentukan kondisi akustik untuk operasi kapal selam."

Secara resmi Departemen Pertahanan Australia tidak banyak berbicara tentang kegiatan oseanografi yang dilakukan China, kecuali untuk mencatat bahwa wilayahnya menampung volume lalu lintas laut yang tinggi, termasuk militer dan kapal negara lainnya, dari berbagai negara.

"Hukum internasional mengizinkan dilakukannya penelitian ilmiah kelautan di perairan internasional, dalam parameter tertentu, asalkan kegiatan tersebut tidak melanggar hak-hak negara lain atau secara tidak sah mengganggu penggunaan laut yang sah lainnya," kata juru bicara departemen itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X