The Conversation
Wartawan dan akademisi

Platform kolaborasi antara wartawan dan akademisi dalam menyebarluaskan analisis dan riset kepada khalayak luas.

Penjelasan di Balik Aksi Penjarahan Pascagempa Palu

Kompas.com - 04/01/2019, 11:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Secara makro, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi berbasis konsumsi terbesar di Asia Tenggara. Konsumsi rumah tangga di Indonesia merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi selama lebih dari empat dekade.

Dalam masyarakat yang cenderung konsumtif, identitas, kesuksesan dan makna hidup seringkali diukur dari akumulasi harta milik dan “kemampuan berpartisipasi” dalam berbagai aktivitas konsumsi di pasar modern.

Bagi kalangan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang mapan, hal ini sudah normal dan tidak terlalu menjadi soal. Namun, bagi masyarakat yang kurang berdaya secara sosial-ekonomi, kehidupan semacam ini adalah sumber perasaan ketertinggalan dan keterasingan.

Runtuhnya pranata sosial akibat peristiwa destruktif seperti bencana dapat menjadi momentum untuk merekonstruksi identitas dan “mengusir” perasaan ketertinggalan itu.

Pembelajaran untuk mitigasi bencana

Sebagai negara konsumtif sekaligus paling rawan bencana di dunia, aksi penjarahan di Palu dan Donggala ini menyisakan sejumlah pembelajaran bagi penanganan bencana di Indonesia.

Penciptaan sistem penyediaan dan distribusi logistik darurat bencana yang tangguh di Indonesia amat penting. Pusat-pusat aktivitas konsumsi justru dapat memainkan peran sentral dalam hal ini, sehingga membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak keamanan.

Kontrol yang lebih baik terhadap pasokan informasi ke masyarakat dalam periode kritis pascabencana juga diperlukan. Hal ini untuk mengurangi ketidakpastian dan mengendalikan dinamika kelompok warga yang terdampak.

Hanya dengan kolaborasi dan protokol penanganan situasi krisis pascabencana yang lebih komprehensif antara pemerintah, pelaku usaha, pihak keamanan dan juga media, kesimpangsiuran informasi serta goncangan psikologis masyarakat dapat dikendalikan, agar tidak berujung pada aksi-aksi destruktif seperti penjarahan.

Joseph Robert Daniel

Associate Researcher, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang

Artikel ini dipublikasikan atas kerja sama Kompas.com dan The Conversation Indonesia dari judul asli "Pembelajaran di balik aksi penjarahan pasca gempa Palu". Isi artikel di luar tanggung jawab Kompas.com.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.