Mengentas Eksklusi Waria untuk Kembali ke Masyarakat

KOMPAS.com – Waria sebenarnya telah lama dikenal dalam budaya Indonesia. Namun, waria dan posisinya di masyarakat sering ditinggalkan. Bahkan legalitasnya sebagai warga negara seringkali menemui kesulitan.

“Terkait eksklusi, hampir semua waria tidak punya kartu identitas karena sejak lamanya mereka terusir dari rumah. Faktanya, 73 persen dari 1.014 orang tidak punya KTP,” ungkap Yudi Supriadi, Koordinator Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), saat ditemui pada hari Jumat, (21/09/2018) di Jakarta.

Yudi menambahkan, ketika mereka tidak mempunyai kartu identitas, maka segala akses untuk mendapatkan fasilitas, mulai dari kesehatan hingga menyalurkan haknya untuk pemilihan umum, akan menghilang.

Tidak hanya itu, kesempatan para waria untuk dapat bekerja pun menjadi sulit karena diutarakan Yudi, kebanyakan dari mereka hanya tuntas pendidikan dasar atau menengah pertama. Dampaknya, mereka terpaksa bekerja serabutan termasuk menjajakan tubuh mereka.

Baca juga: Keberagaman Gender di Indonesia

Menyoroti hal ini, PKBI berinisiasi menyentuh mereka untuk dapat kembali ke masyarakat.

“Akhirnya kita berpikir, kalau secara individu akan sangat susah, makanya kita buat organisasi waria. Kita pelajari bagaimana organisasi waria ini terlindungi, baik masyarakat maupun pemerintah. Organisasi ini awalnya di Palangkaraya, akhirnya dikuti di wilayah lain, Palembang ikut, di Sulawesi ikut juga, di Yogyakarta, di Bandung ikut,” jelas Yudi.

Yudi mengatakan, organisasi ini secara resmi dilindungi dan tercatat oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri. Ia menambahkan bahwa dengan terlindunginya mereka, maka akses mereka untuk dapat menikmati fasilitas negara menjadi mudah.

Ia juga menambahkan, langkah ini malah membuka bantuan-bantuan yang diberikan dari banyak pihak. Terkait posisi mereka di masyarakat, Yudi juga melibatkan para waria untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

Baca juga: Survei Opini Publik Indonesia tentang LGBT Dirilis, Begini Hasilnya

“Kita membuat program sosial yang melibatkan mereka seperti kunjungan ke panti asuhan atau cukur gratis. Jadi, mereka kerja sosial untuk mengubah mindset orang tentang waria. Akhirnya banyak kelompok masyarakat juga membantu,” tuturnya.

Namun sayangnya, DKI Jakarta masih mengeksklusikan kaum waria. Tentu saja ini yang akan diperjuangkan Yudi ke depannya.

“Terimalah mereka sebagai warga negara, kedudukannya sama seperti kita yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengisi pembangunan. Biarkanlah mereka mengisi pembangunan dengan kemampuan yang mereka miliki seperti harapan mereka. Bukalah kesempatan supaya mereka mempunyai keyakinan untuk mengembangkan kemampuan,” harapnya.