Kompas.com - 02/05/2018, 19:06 WIB
Barang bukti hasil kejahatan satwa liar yang akan dimusnahkan KLHK. Shela KusumaningtyasBarang bukti hasil kejahatan satwa liar yang akan dimusnahkan KLHK.

KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginginkan adanya sanksi hukum lebih tegas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

“Untuk UU Nomor 5 Tahun 1990, harus ada sanksi hukum lebih tegas,” ujar Direktur Jenderal Penegakkan Hukum (Ditjen Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani, ketika ditanya seusai acara Peluncuran Gerakan dan Deklarasi Bersama Pemberantasan Kejahatan terhadap Satwa Liar, di Jakarta, Senin (30/4/2018).

Ia hanya menyebut bahwa sebuah UU seharusnya memuat sanksi minimal dan maksimal, tanpa menjelaskan ketegasan seperti apa yang dimaksud.

Baca juga : Kejagung Anggap UU Konservasi Tidak Relevan dan Perlu Direvisi

Pasalnya, Rasio tidak terlibat dalam perumusan UU yang tengah dimatangkan rencana revisinya oleh pemerntah ini sehingga itu bukan kewenangannya.

Ditjen Gakkum, ujarnya, hanya sebatas pelaksana dari UU tersebut. “Ada aturan begini. Barulah kami menindaknya bersama Kejaksaan dan Kepolisian,” imbuhnya.

Selama ini, dalam pasal 40 UU Nomor 5 tahun 1990 ayat 2 disebutkan bahwa hukuman pidana bagi pihak-pihak yang memperjualbelikan di dalam atau negeri, memburu, dan menyimpan dalam bentuk hidup atau mati tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah kurungan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.

Aturan tersebut belum menjabarkan deskripsi tindakan kejahatan berat hingga ringan yang seperti apa. Lalu, hukuman yang bakal ditanggung tiap level kejahatan tersebut juga belum tercantum di sana.

Baca juga : Perubahan Undang-Undang Konservasi SDA Semakin Diperlukan

Seperti dilansir dari berita Kompas.com yang tayang pada 8 Agustus 2017, pemerintah terus menggodok rencana perubahan atau revisi menyangkut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Namun, pada Kamis (5/4/2018), pemerintah menilai revisi UU tersebut belum perlu, mengingat aturan di dalam UU tersebut masih sesuai untuk diimplementasikan saat ini.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, berkata bahwa hal ini mesti diiringi dengan sinkronisasi aturan dengan lembaga-lembaga terkait.

“Untuk sementara ini ditahan dulu. Pemerintah akan berkomunikasi dengan DPR. Kami melihat apa yang ada sekarang sudah cukup untuk menjaga konservasi dan SDA, tinggal aspek implementasi yang perlu ada sinkronisasi antar pemangku kepentingan,” ujarnya dikutip dari Harian Kompas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X