Kompas.com - 19/09/2017, 16:05 WIB
Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat memiliki kecantikan alam luar biasa sekaligus menyimpan potensi keragaman hayati laut tropis terkaya di dunia. Di sana hidup 1.459 spesies ikan karang, 553 spesies karang, 42 spesies udang mantis, dan 16 spesies mammalia laut. Raja Ampat merupakan jantung pusat segitiga karang dunia. Foto diambil pada Jumat (5/10/2012).

KOMPAS/RINI KUSTIASIHKepulauan Raja Ampat di Papua Barat memiliki kecantikan alam luar biasa sekaligus menyimpan potensi keragaman hayati laut tropis terkaya di dunia. Di sana hidup 1.459 spesies ikan karang, 553 spesies karang, 42 spesies udang mantis, dan 16 spesies mammalia laut. Raja Ampat merupakan jantung pusat segitiga karang dunia. Foto diambil pada Jumat (5/10/2012).
|
EditorShierine Wangsa Wibawa

JAKARTA, KOMPAS.com -– Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya semakin diperlukan. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah perlu duduk bersama membahas payung hukum perlindungan sumber daya alam Indonesia.

Wacana perubahan UU 5/1990 memang telah lama terdengar. Namun, realisasi pembahasan draf tak kunjung terjadi, meski telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

“Kami menilai DPR dan pemerintah perlu mempercepat dan memprioritaskan proses perubahan UU ini dengan memulai pembahasan bersama,” kata Juru Bicara Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Konservasi, Henri Subagiyo, melalui keterangan tertulis, Senin (18/9/2017).

(Baca juga: Makin Langka, 12 Pohon Indonesia Masuk dalam SRAK)

Perubahan UU 5/1990 layak untuk dilakukan mengingat adanya sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Sejak disahkan puluhan tahun lalu, perkembangan masalah konservasi yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional belum terakomodir.

Selain itu, penegakan hukum yang termaktub dalam UU 5/1990 tak lagi dapat mengkover perkembangan kejahatan keanekaragaman hayati Indonesia. Kondisi itu, misalnya, terlihat dari adanya pembajakan sumber daya genetik atau yang dikenal dengan biopiracy.

“Sudah banyak kasus kejahatan keanekaragaman hayati yang tidak dapat diproses optimal. Contohnya perusakan ekosistem terumbu karang oleh kapal asing di Raja Ampat,” kata Henri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR, Pokja Kebijakan Konservasi juga menyampaikan sejumlah poin untuk memastikan kelestarian hayati yang perlu masuk dalam perubahan UU 5/1990.

(Baca juga: Bukti Kekayaan Nusantara, 2 Spesies Reptil Baru Ditemukan di Sumatra)

Poin-poin tersebut adalah akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; perizinan, pengawasan, dan sanksi administrasi; kelembagaan penyelengaraan konservasi keanekaragaman hayati.

Kemudian, perlindungan hak dan akses masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta penegakan hukum terhadap kejahatan konservasi keanekaragaman hayati.

Jika pembahasan terus mengalami penundaan, bukan tak mungkin kejahatan hayati semakin berkembang dan kepunahan terus terjadi. Dengan begitu, kedaulatan terhadap kekayaan alam Indonesia menjadi hilang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.