Vaksinasi dan Hak Anak atas Kesehatan

Bahkan, kekanak-kanakan dan emosional. Justru atas adanya penolakan ini, menjadi tantangan bagi pemerintah untuk lebih giat melakukan sosialisasi dan kampanye secara lebih intensif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan mempergunakan berbagai media populer, hingga ke media sosial.

Masyarakat berhak atas informasi secara utuh tentang program imunisasi ini, tujuan dan manfaatnya, agar tidak salah faham. Fatwa Majelia Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

Lebih lanjut menurut MUI, imunisasi bisa menjadi wajib ketika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa.

Oleh karena imunisasi campak dan rubella penting bagi kepentingan terbaik anak (child's best interest), maka semua pihak wajib memberikan dukungan dan berpartisipasi menyukseskannya.

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memperhatikan kepentingan terbaik, partisipasi, dan hak anak untuk tumbuh berkembang secara layak.

Pemerintah berkeinginan untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat dan berkualitas, oleh karena anak-anak adalah generasi penerus dan pemegang estafet bangsa di masa mendatang.

Anak yang sehat adalah prasyarat mutlak bagi tumbuhnya generasi yang cerdas, inovatif, dan bahagia sehingga mampu bersaing di era persaingan global.

Oleh karena pemberian vaksin menjadi hak setiap anak, maka orang tua dan masyarakat wajib memberikan dukungannya agar tujuan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna bagi anak-anak, dapat terpenuhi.  (Mimin Dwi Hartono, Staf Senior Komnas HAM, pendapat pribadi)