Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM

Staf senior Komnas HAM yang saat ini bertugas sebagai Plt Kepala Bagian Penyuluhan dan Kasubag Teknologi Informasi Komnas HAM. Pada 2006-2015, bertugas sebagai pemantau/penyelidik Komnas HAM. Hobi menulis, membaca, dan camping.

Vaksinasi dan Hak Anak atas Kesehatan

Kompas.com - 12/08/2017, 20:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

SEPANJANG Agustus-September 2017, pemerintah tengah menjalankan program nasional pemberian vaksin Measles Rubella (MR) untuk mencegah campak dan rubella secara serentak di Pulau Jawa.

Pemberian vaksin Measles Rubella (MR) diberikan secara cuma-cuma, dengan target anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun.

Untuk daerah di luar Pulau Jawa, akan dilakukan pada Agustus-September 2018. Di Pulau Jawa, imunisasi dilakukan di 6 provinsi, 119 kabupaten/kota dan 3.579 puskesmas, dengan melibatkan 34.964.384 anak sebagai sasaran pemberian vaksin.

Program vaksinasi ini bertujuan untuk menghapuskan penyakit campak dan rubella di Indonesia pada tahun 2020, serta untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di nomor 3, yaitu tentang kesehatan universal.

Namun demikian, program ini bukan tanpa halangan dan penolakan dari sebagian kalangan. Dalam pencanangan program ini di Yogyakarta pada awal Agustus ini oleh Presiden Joko Widodo, terdapat penolakan dari beberapa sekolah swasta berbasis keagamaan.

Mereka menganggap pemberian vaksin tidak boleh dipaksakan, bahkan ada yang mengharamkan. Penolakan juga terjadi di beberapa wilayah.

Padahal, pemberian vaksin dibutuhkan oleh setiap anak yang berhak untuk hidup sehat dan bertumbuh kembang secara layak. Hidup sehat adalah hak setiap anak, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak anak untuk hidup dan hak anak atas kesehatan pada Pasal 60.

Menurut Menteri Kesehatan, imunisasi MR diberikan untuk melindungi anak Indonesia dari penyakit kelainan bawaan seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kelainan jantung, dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi rubella pada saat kehamilan.

Virus rubella menjadi ancaman serius terutama jika penularan terjadi di masa awal kehamilan karena dapat mengakibatkan cacat bawaan saat lahir pada otak, jantung, mata dan telinga.

Lebih lanjut menurut Kementerian Kesehatan, campak adalah salah satu penyakit paling menular pada manusia dan menelan satu korban jiwa setiap empat menit. Kebanyakan korban adalah anak-anak.

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.