Kecenderungan Memburuk karena Dibiarkan

Menurut Ismail Hasani dari Setara Institute, kondisi kebebasan beragama di Indonesia terus memburuk dan membutuhkan perhatian serius. Namun, bentuknya bukan Undang-Undang Kerukunan Beragama, yang justru berpotensi mengandung politik represi atas nama kerukunan.

”Kerukunan bukan kegiatan, melainkan dampak. Negara harus melakukan tindakan kalau jaminan terhadap kebebasan beragama terancam, karena kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi,” ujar Ismail.

Pembiaran

Laporan Setara Institute lima tahun terakhir memperlihatkan data-data kuantitatif dan kualitatif yang meningkat. Data itu juga memperlihatkan, negara melalui aparaturnya tidak hanya membiarkan, tetapi justru mendorong terjadinya kekerasan.

”Tak ada kehendak politik untuk menyelesaikan persoalan secara damai,” ujar Ismail.

Sesuai laporan Setara Institute tengah tahun (Januari-Juni 2012), tercatat 129 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, mengandung 179 tindakan, menyebar pada 22 provinsi. Tingkat pelanggaran tertinggi terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

”Lima tahun terakhir, kondisi kebebasan beragama di Indonesia agak parah. Kalau tak ada ketegasan pemimpin, kondisinya akan makin parah,” ujar Ahmad Suaedy, peneliti senior Wahid Institute. ”Sementara Presiden malah membagi otoritas politiknya pada lembaga lain,” ujar Ismail.

Baik Ismail maupun Suaedy melihat kecenderungan lima tahun ke depan akan memburuk kalau kondisi ini dibiarkan. Apalagi, kerentanan masyarakat justru dikapitalisasi dalam politik daerah pada konteks otonomi daerah.

Ismail juga menyebut praktik politik diskriminasi yang terus diingkari. Komnas Perempuan mencatat peraturan daerah yang diskriminatif muncul sejak awal tahun 2000-an dan terus bertambah, dari 154 buah pada 2009 menjadi 207 buah pada pertengahan 2012.

Menurut Sueady, infrastruktur sosial masyarakat sebenarnya masih normal, dan kekerasan itu dilakukan oleh kelompok kecil, tetapi dibiarkan. ”Jadi makin berani, makin meluas. Pelanggaran terjadi karena pembiaran,” ujarnya.

Dalam Laporan Tahunan Indeks Negara Gagal yang diterbitkan The Fund for Peace, isu ini terdapat dalam indikator group grievance. Dalam laporan terakhir, Indonesia dinilai lemah dan lima tahun terakhir kecenderungannya memburuk. (MH/FIT)