Sst... Indonesia Punya Tiga Reaktor Nuklir

Ia mencontohkan saat trafo di Jakarta meledak maka PLN menunggu alat atau instrumen dari Perancis sehingga terjadi pemadaman listrik bergilir. "Bagaimana kalau PLTN?" kata Amien mempertanyakan.

Pertimbangan nonteknis lainnya mengacu sejumlah penyebab kerusakan seperti bencana alam, sabotase, perawatan atau manajemen, dan faktor kesalahan atau kelalaian manusia termasuk korupsi.

"Korupsi itu bisa mulai saat penentuan anggaran, saat penentuan lokasi PLTN tanpa perhitungan teknis, saat pembebasan lahan, saat konstruksi di luar spesifikasi, saat perawatan atau monitoring dengan manipulasi anggaran perawatan/monitoring, hingga saat uji kir yang hasilnya dimanipulasi juga," katanya.

Kajian PLTN di Indonesia secara teknis sudah tidak bermasalah namun kajian PLTN secara nonteknis harus menjadi pertimbangan yang mendasar.

"Kajian mendalam untuk beberapa pertimbangan nonteknis itu penting supaya PLTN benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan bukan menjadi ajang bisnis yang menyengsarakan semuanya," katanya.

Menurut dia, kajian nonteknis itu penting agar pilihan Indonesia terhadap nuklir dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan energi lainnya sebagai alternatif.

"Pilihan lain memang ada seperti energi panas bumi atau energi alternatif lainnya tetapi pilihan terhadap nuklir juga penting karena kebutuhan listrik di masa depan akan semakin tinggi," katanya.

Agaknya, pertimbangan nonteknis itu akan menjadi kajian pemerintah termasuk bahaya radiasi nuklir seperti terjadi di Jepang.

"Saya dengar, pemerintah sudah mengkaji soal itu, karena para ahli di seluruh dunia juga mengkaji dampak radiasi nuklir Jepang itu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Ahmad Nizar Shihab.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela kunjungan kerja sembilan anggota Komisi IX DPR di kampus  Unair Surabaya.

"Yang jelas, pembangunan PLTN itu harus didasarkan penelitian atau kajian yang mendalam bukan sekadar bencana di negara lain seperti Jepang," kata wakil ketua dari komisi yang membidangi kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, dan transmigrasi itu.