Tanggap Darurat Mentawai Selesai

MENTAWAI, KOMPAS - Masa tanggap darurat bencana tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, berakhir, Senin (22/11). Namun, akibat nihilnya instansi pemerintah di lapangan dan lemahnya koordinasi, permasalahan sosial di pengungsian justru baru saja dimulai.

Dalam masa tanggap darurat, seluruh instansi pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana, sifatnya wajib membantu. Setelah masa tanggap darurat berakhir, sebaliknya.

Komandan Korem 032/Padang Kolonel Infanteri Mulyono, mengatakan, semua pasukan paling lambat sudah akan ditarik Selasa sore ini, di antaranya adalah Batalyon 131/Payakumbuh yang selama ini banyak membantu distribusi logistik.

Sementara personel TNI lainnya, sebagian sudah ditarik secara bertahap pekan silam. Hal ini dilakukan terhadap batalyon yang telah menyelesaikan tugasnya dan tidak lagi diperlukan sampai masa berakhir tanggap darurat, misalnya Batalyon Kesehatan dari Kostrad.

Meski demikian, personel TNI dari Kodim Kabupaten Kepulauan Mentawai, menurut Mulyono, tetap akan membantu pemerintah daerah. Bahkan, khusus untuk pembangunan hunian sementara, atas permintaan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, TNI akan mengirim 300 personel untuk membantu pembangunan.

Selain TNI, banyak juga lembaga relawan yang telah menarik diri dari Mentawai. Awalnya tercatat 128 lembaga relawan di posko Sikakap. Saat ini, jumlahnya diperkirakan kurang dari 25 persen.

Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet menyatakan, meski masa tanggap darurat telah berakhir, pihaknya berharap lembaga swadaya masyarakat tetap ikut membantu pemerintah daerah dalam menangani pengungsi.

”Ini bukan berarti pemerintah daerah tidak mampu. Tapi dalam situasi seperti ini, baiklah kita semua saling bekerja sama,” kata Yudas.

Mulai pekan lalu atau tiga minggu pascatsunami, persoalan pengungsi bukannya selesai, tetapi justru muncul persoalan baru. Pemerintah daerah menginstruksikan sejumlah dusun untuk mengungsi ke Kilometer 37 Pulau Pagai Selatan.

Namun, instruksi ini tidak didahului ataupun cepat diikuti program manajemen di pengungsian. Hal paling sederhana, selama seminggu pertama pengungsi tinggal di Km 37, posko pemerintah tidak kunjung ada. Pejabat pemerintah, seperti Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Pekerjaan Umum, yang semestinya bertanggung-jawab di sektornya masing-masing di pengungsian, tak tampak di lokasi.