Faisal Basri, Sang Intelektual Aktivis Beransel

Faisal Basri bukan hanya konsisten dalam tataran abstrak, melainkan juga konsisten dalam kesehariannya. Dia mampu menyatukan kata dan hati dengan perbuatannya.  ”Ransel dan sepatu sandal sudah menjadi ciri khas Faisal Basri,” tutur Boediono yang kemudian disambut tepuk tangan hadirin.

Menyinggung soal buku, Boediono kemudian menyoroti pandangan Faisal Basri soal BUMN. Pada halaman 410-411 buku Lanskap Ekonomi Indonesia, Faisal Basri menulis, selama ini BUMN disandera oleh tiga masalah besar, yakni mismanajemen dan pelemahan etos kerja, politisasi dan penjarahan, serta masalah korupsi.

Seandainya tidak ada tiga masalah berat itu, BUMN sebenarnya tidak perlu diperlakukan secara khusus. Kedudukannya sama saja dengan perusahaan swasta dan koperasi.

Bahkan, seperti dibayangkan Bung Hatta, pada hakikatnya keberadaan BUMN itu hanya sementara. Ketika warga negara biasa sudah bisa menjadi pelaku ekonomi andal melalui perusahaan swasta ataupun koperasi, BUMN secara alamiah harus minggir. Jadi, peran pemerintah hanya sebagai regulator dan pembina sehingga tidak perlu lagi menjadi pelaku langsung dalam perekonomian.

Namun, dalam kenyataannya BUMN di Indonesia terus hadir dan diperlakukan secara khusus. Menurut Faisal, besarnya dividen yang diberikan BUMN, yang jumlahnya lebih dari 100, kepada negara masih kalah dibandingkan dengan kontribusi pajak dari empat perusahaan rokok.

Faisal Basri kemudian memberi contoh Pertamina. Biaya produksi minyak di perusahaan BUMN itu lebih mahal ketimbang di Chevron. Biaya produksi 1 barrel minyak di Pertamina sebesar 36,1 dollar AS, sedangkan di Chevron hanya 6,8 dollar AS per barrel.

Pada bagian lain, Boediono juga menyoroti cara pandang Faisal Basri yang bebas dan tidak terikat pada mazhab ekonomi tertentu. Teori-teori pembangunan mengedepankan perdebatan mengenai kegagalan pasar versus kegagalan pemerintah.

Di kebanyakan negara berkembang, mekanisme pasar tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Namun, sebaliknya, pengalaman juga menunjukkan bahwa keterlibatan langsung pemerintah di dalam perekonomian tidak memberikan hasil yang lebih baik. Untuk Indonesia, agaknya sulit untuk mengatakan bahwa krisis ekonomi disebabkan oleh kegagalan pasar.

Menurut Boediono, Indonesia sudah mampu melampaui krisis keuangan yang disebabkan oleh kehancuran sektor keuangan global pada akhir tahun 2008 dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya jangan mengerdilkan atau mengecilkan kepercayaan diri sendiri dalam menangani krisis itu.

”Seyogianya kita bersyukur karena bisa menyelesaikan krisis itu dengan kekuatan sendiri. Seyogianya kita menghargai siapa pun ini, pemerintah, masyarakat, dunia usaha bermasa-sama. Jangan justru malah mengerdilkan kemampuan kita, dengan selalu mencari-cari kesalahan dan mengecilkan kepercayaan diri sendiri,” ujarnya.