Perilaku penolakan inilah yang sekiranya menyulitkan pemerintah untuk menentukan progam pengentasan kemiskinan yang tepat.
Riset kami menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan isu multidimensi karena karakter kemiskinan tiap daerah itu berbeda satu sama lain.
Temuan kami menjelaskan mengapa program pengentasan kemiskinan pemerintah masih belum efektif di beberapa provinsi. Hal ini karena pendekatan pemerintah yang mengganggap masalah kemiskinan di setiap provinsi sama, sehingga solusi yang digunakan pun cenderung dipukul rata.
Penting untuk dipahami jika setiap provinsi memiliki karakter kemiskinan yang berbeda dan unik satu sama lain. Akses terhadap fasilitas layanan publik dan langkanya sumber daya alam menjadi penyebab klasik yang ditemui di beberapa daerah, yang mungkin berbeda dengan provinsi lainnya.
Riset kami merekomendasikan pemerintah perlu mengedepankan pendekatan sosial dan budaya dalam memahami konteks riil kemiskinan. Hal itu bisa dimulai dengan cara mengenali hubungan manusia dengan lingkungan sosial pendukungnya.
Pemberdayaan ekonomi mikro dan pelatihan kerja adalah bentuk penyelesaian masalah yang kami rekomendasikan pada pemerintah.
Pada akhirnya pemerintah perlu memberdayakan aset sosial masyarakat untuk mengatasi kemiskinan di daerahnya. Misalnya pemerintah daerah dapat fokus pada program yang mata pencaharian penduduk misalnya kawasan hutan lindung, hewan ternak, maupun sawah dan ladang agar bisa berkelanjutan.
Wasisto Raharjo Jati
Junior scientist in Indonesian Politics, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Artikel ini ditayangkan atas kerja sama Kompas.com dan The Conversation Indonesia. Tulisan di atas diambilkan dari artikel berjudul "Riset: Sikap pasrah dan nrimo jadi tantangan besar untuk hapus kemiskinan di Jawa".
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.