Kompas.com - 17/02/2019, 22:56 WIB
Petugas sedang meengevakuasi empat penambang yang tewas tertimbun di lubang tambang emas Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (23/7/2014). KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHAPetugas sedang meengevakuasi empat penambang yang tewas tertimbun di lubang tambang emas Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (23/7/2014).


KOMPAS.com - Sampai tahun 2018 terdapat kurang lebih delapan juta hektar lubang tambang belum direklamasi, yang terdiri dari perusahaan besar, tambang rakyat, dan 500.000 hektar terindikasi area tambang tanpa izin.

Berkaitan dengan lubang yang tidak ditutup tersebut, Joko Widodo mengatakan sejak 2015 pemerintah bekerja sama dengan KPK dalam program penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA).

"Banyak sekali yang sudah dikerjakan bersama KPK. Di samping penegakan hukum, kita juga mengerjakan banyak hal. Di tambang bukit asam sebagian besar yang ditambang sudah dihutankan kembali," kata Jokowi.

Kemudian Jokowi juga menambahkan selain penghutanan beberapa tambang dilakukan reklamasi kembali.

"Ada yang jadi pantai wisata, ada juga yang lubang galian jadi kolam ikan besar," ungkapnya.

Baca juga: Dua Klaim Lingkungan Jokowi dalam Debat Capres yang Bikin Blunder

Berkaitan dengan hal tersebut, Iqbal Damanik selaku peneliti Auriga mengatakan bahwa dorongan pemerintah  untuk menjadikan lubang tambang sebagai tempat pariwisata atau penggunaan lain seperti untuk perikanan dan peternakan bertentangan dengan UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam UU tersebut pemegang izin (IUP, KK, PKP2B) berkewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang," ujar Iqbal dalam forum grup cek fakta antar media Indonesia.

Menurutnya, lubang tambang yang ditinggalkan sangat berbahaya karena kandungan mineral di dalam air.

Ambil contoh di Kalimantan Timur, setidaknya ada 32 orang meninggal dunia di lubang tambang.

"Bahkan jika dijadikan kolam ikan, kandungan mineral akan tercemar pada Ikan pada lubang tambang tersebut dalam tidak layak dikonsumsi," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembalikan lahan yang terbuka menjadi hijau kembali.

"Tidak direklamasinya lubang tambang adalah pelanggaran hukum," tegasnya.

Baca juga: Pemberian Hak Konsesi Masyarakat Adat dari Jokowi Faktanya Berbeda

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.