Menjaga "Gaji" Tetap Mengalir dari Hutan ke Orang Rimba

Melintasi lahan sawit berarti Orang Rimba harus menghadapi sumber air dan bahan pangan yang sedikit.

"Dengan lingkungan yang berubah dan imunitas Orang Rimba yang rendah karena banyak yang belum diimunisasi, mereka menjadi rentan," kata Yomi Rivandi, fasilitator kesehatan KKI WARSI.

Kelaparan dan terjangkit penyakit saat melangun, itulah teori sebab musabab kematian 12 Orang Rimba dalam 3 bulan terakhir.

Agar tetap bisa memberikan manfaat bagi Orang Rimba dan mencegah musibah terjadi lagi, hutan di Jambi harus tetap dijaga. Untuk mengupayakannya, Badan Pengelola REDD+ yang kini telah dibubarkan dan pemerintah provinsi Jambi sebenarnya telah merencanakan kerjasama pengelolaan kehutanan.

Tujuannya, selain mengurangi emosi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan adalah untuk mengaudit izin konsesi dan memperkuat masyarakat adat.

Program konkritnya antara lain pengembangan dan penyempurnaan data dasar peta kadastral serta pengembangan hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat.

"Rencananya MoU ditandatangani 26 Januari, tapi BP REDD+ malah dibubarkan 23 Januari 2015," kata Hening Parlan, Partnership and Stakeholder Engagement Specialist BP REDD+.

Berdasarkan Perpres Nomor 16/2015, kewajiban BP REDD+ akan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maka untuk menjaga Orang Rimba, salah satu caranya adalah memastikan agenda BP RED+ dilaksanakan kementerian itu.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, beberapa waktu lalu menyatakan bahwa dia pasti melanjutkan agenda BP REDD+.

"Saya pastikan muatan BP REDD+ dilanjutkan. Saya senang sekali kalau petugas BP REDD+ tetap bersama kita. Agendanya sudah jelas dan sekarang sedang kita konsolidasikan," katanya usai dialog Refleksi Kerja 100 Hari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diadakan Selasa (3/2/2015) di Jakarta.

Namun hingga minggu lalu, Gubernur Jambi Hasn Basri Agus mengatakan belum mendapat kejelasan tentang kelanjutan rencana yang disusunnya bersama BP REDD+.

Masalah hutan di Jambi dan Orang Rimba kompleks. Potensi konflik bukan cuma antara masyarakat dan pemilik konsesi hutan, tetapi juga antara Orang Rimba dan masyarakat non adat.

Furwoko Nazor, fasilitator Orang Rimba KKI WARSI mengatakan, ada upaya dari warga lain untuk mendorong Orang Rimba menjual tanah dan kebunnya.

Hal itu kalau dibiarkan akan menyengsarakan Orang Rimba. Seperti kata Tumenggung Tarib, "Orang Rimba hidup kalau ada rimba." Kalau hutan sirna, jangankan gaji, hidup pun Orang Rimba tak akan memilikinya lagi.

Salah satu ekonom paling berpengaruh di dunia, Bjorn Lomborg, kepada Kompas.com Jumat (27/3/2015) lalu mengatakan, melestarikan hutan pasti mendatangkan manfaat.

"Untuk setiap 1 dollar AS yang kita keluarkan untuk hutan, kita akan mendapatkan benefit 10 dollar AS,' katanya. Angka itu didapatkan dengan mempertimbangkan fungsi hutan memberikan sumber air, nutrisi, mencegah bencana, dan fungsi kehidupan lain.

Menurut Lomborg, bisnis kehutanan seperti sawit dan tanaman industri memang akan memberikan keuntungan besar sesaat. Namun, bencana yang mungkin ditimbulkan juga akan lebih besar.