Muhari menambahkan, rapuhnya koordinasi di tingkat perencanaan dan implementasi membuat rekonstruksi Aceh tak terkonsep baik. Misalnya, penyeragaman pola rekonstruksi daerah datar dengan perbukitan. Penduduk di daerah datar, seperti Calang dan Banda Aceh, tentu keberatan dipindahkan ke perbukitan karena jauh dari kawasan mereka sebelumnya.
Di Jepang, untuk daerah datar, seperti Sendai, pola rekonstruksi yang digunakan adalah pola multilayer, yakni proteksi berlapis dengan membangun tanggul tak hanya di pantai, tapi juga di darat. Untuk daerah perbukitan, pola rekonstruksi yang digunakan adalah relokasi ke daerah ketinggian.
Sementara itu, saat fase tanggap darurat dan pemulihan, dari berbagai kasus di Indonesia, cenderung gagal menyediakan hunian sementara yang memadai. Kepastian berapa lama di pengungsian juga tak diberikan.
Kondisi di Indonesia itu membuat korban selamat ingin secepatnya kembali ke kampung asal agar segera lepas dari ketergantungan terhadap bantuan. Kondisi sebaliknya terjadi di Jepang. Hunian sementara dibuat dengan amat baik, termasuk kepastian waktu kapan akan di sana.
Jika ketiga persoalan itu tidak dibenahi, rekonstruksi Indonesia setelah bencana hanya akan menanam bom waktu karena gagal membangun kawasan yang lebih aman bencana.
Catatan:
Artikel ini sebelumnya tayang di Harian Kompas edisi Rabu (24/12/2014) dengan judul "Bom Waktu Rekonstruksi Kawasan Bencana"
Video Pilihan Video Lainnya >
Terkini Lainnya
Now Trending
