Gempa Pembuka Mata Dunia

Masterplan tsunami

Pemerintah bukannya diam saja, terutama sejak dua gempa kembar pada April 2012, yang menampar kita, bahwa sistem mitigasi bencana yang dibangun ternyata begitu rapuh. Kekurangsiapan tersebut mendorong diadakannya evaluasi khusus yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet terbatas di Bogor.

Dalam rapat terbatas itu, akhirnya diputuskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengoordinasikan penyusunan rencana induk (masterplan) antisipasi ancaman tsunami 2012-2014. Dana yang disiapkan untuk masterplan itu mencapai Rp 16,7 triliun dan diharapkan selesai dikerjakan dalam lima tahun.

”Untuk tahun 2013, dana yang dianggarkan Rp 1 triliun, diprioritaskan di daerah paling rawan tsunami, yaitu sepanjang pantai barat Sumatera dan selatan Jawa, dan pantai selatan Bali-Nusa Tenggara,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan, antara lain, pemasangan sirene berbasis komunitas 1.375 unit, pembangunan evakuasi sementara 139 unit, pembangunan pusat pengendalian operasi di 50 kabupaten/kota, pembangunan rambu evakuasi di 51 kabupaten/kota, pengembangan desa tangguh bencana sejumlah 1.080 desa, simulasi di 51 kabupaten/kota, serta sosialisasi dan diseminasi di 51 kabupaten/ kota. ”Masterplan itu sudah melibatkan kajian ilmiah dan para ahli dari dalam dan luar negeri,” paparnya.

Namun, belakangan sejumlah ahli gempa dan tsunami seperti Gegar Prasetya, Danny Hilman, Widjo Kongko (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT), dan beberapa lainnya mengkritik masterplan itu sebagai sesuatu yang terburu-buru dan dinilai tidak didasarkan kajian keilmuan yang rinci. ”Masterplan itu reaktif, pendekatannya lebih ke proyek, dan para ahli yang dilibatkan hanya sebatas sebagai narasumber,” kata Gegar.

Dia menyarankan, langkah awal yang seharusnya dilakukan adalah mendata siapa melalukan apa, baik itu di pemerintahan maupun swasta. ”Sampai saat ini semua kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana tsunami didominasi lembaga pemerintah yang sering pada akhirnya terjebak kepada ego sektoral dan akhirnya berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.

Jika tsunami Aceh telah membuka mata dunia, kenapa kita justru tidak belajar banyak darinya?