PALANGKARAYA, KOMPAS.com — Dalam pertemuan tahunan Governors' Climate and Forests Task Force, Selasa 20-22 September 2011 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sedang dibahas mekanisme pendanaan bagi penyelenggaraan usaha inisiatif itu. Sejak GCF berdiri pertengahan tahun 2009, pendanaannya dibiayai Pemerintah Amerika Serikat.
Diharapkan, negara-negara yang terlibat dan peduli dengan isu kehutanan dan lingkungan juga turut berpartisipasi dalam pendanaan ini. Ihwal pelibatan perusahaan sebagai donatur pun masih dibahas dalam pertemuan GCF Palangkaraya. Namun, sebagai rambu-rambunya, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang menegaskan, donatur dari golongan perusahaan harus disaring dengan baik.
"Meski mekanisme pendanaan GCF masih dibahas dalam pertemuan ini, saya ingin mengutarakan pemikiran kami, Kalteng sebagai anggota GCF, bahwa donatur, terutama perusahaan atau pengusaha, harus memiliki best practise dan menerapkan kaidah-kaidah operasional perusahaan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan hutan," tuturnya seusai membuka pertemuan tahunan GCF Task Force di Palangkaraya, Selasa (20/9/2011).
Ia mengatakan, perusahaan harus memiliki kejelasan jumlah emisi yang keluar dari aktivitas pabriknya. "Jadi, tidak hanya terima uang, tetapi juga pilih dari pengusaha yang punya komitmen menjaga lingkungan dan perubahan iklim serta kewajiban sosial (corporate social responsibility)," ucapnya.
William Boyd, Penasihat Senior dan Pimpinan Program GFC, mengatakan, mekanisme pendanaan GFC merupakan hal baru. Ini karena sebelumnya GFC dibiayai oleh Pemerintah AS. "Namun, mendatang kami berharap ada keterlibatan negara-negara yang daerahnya anggota GCF, seperti Indonesia, Brasil, Meksiko, untuk ikut dalam pendanaan," ucapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.