Pepesan Kosong Hemat Energi

Ketiga, instruksi penghematan semacam ini sebenarnya telah terbukti tidak efektif, baik dalam hal implementasi maupun hasilnya, sehingga harus diulang- ulang oleh pemerintah.

Lagi-lagi pencitraan

Cara kita membaca dan memaknai hal di atas tentu saja dapat berbeda dan diperdebatkan. Namun, mencermati perkembangan kebijakan energi dan respons pemerintah dalam menyikapi gejolak harga minyak, setidaknya 5-6 tahun terakhir, sulit untuk tak mengatakan bahwa langkah pemerintah mengaktifkan kembali Instruksi Presiden No 2/2008 tentang Penghematan Energi dan Air tersebut sejatinya tak lebih dari sekadar pencitraan. Ini adalah kampanye unjuk gigi pemerintah kepada publik bahwa pemerintah tidak diam saja dalam merespons gejolak harga minyak, tetapi melakukan sesuatu.

Sekali lagi, sebenarnya hal itu bukan saja mengulang apa yang terjadi tahun 2008 saat terjadi gejolak harga minyak dan kemudian melahirkan Inpres No 2/2008, melainkan juga mengulang peristiwa tahun 2005. Saat itu terjadi gejolak harga minyak dan pemerintah pun mengeluarkan Inpres tentang Penghematan Energi, yaitu Inpres No 10/2005. Karena sifatnya hanya pencitraan dan ingin unjuk gigi, upayanya tidak substansial dan tidak konkret.

Tidak kredibel

Sebagai sebuah kampanye kepada publik bahwa pemerintah akan menghemat energi, pengaktifan kembali Inpres Penghematan Energi No 2/2008 ini sesungguhnya juga tidak kredibel. Mengapa? Karena di dalam revisi UU APBN 2011 yang belum lama ini disepakati, apa yang hendak dilakukan pemerintah dalam mengelola energi dan BBM ini sudah sangat jelas.

Pemerintah akan menambah kuota volume BBM bersubsidi dari 38,5 juta kiloliter menjadi 40,4 juta kiloliter, menambah alokasi anggaran subsidi BBM sebesar Rp 33,1 triliun, dan menambah alokasi anggaran subsidi listrik sebesar Rp 24,8 triliun. Menambah kuota volume BBM bersubsidi dan anggaran subsidi BBM dan subsidi listrik jelas bukan suatu penghematan.

Dari sudut pandang efektivitas kebijakan, inpres ini juga tidak akan efektif karena tidak disertai instrumen kebijakan dan langkah konkret lain yang secara lebih substansial sebenarnya jauh lebih diperlukan. Bagaimana mungkin orang akan menghemat konsumsi BBM ketika harga BBM itu sendiri terus-menerus dipertahankan jauh di bawah harga keekonomiannya?

Bagaimana mungkin menekan konsumsi BBM jika infrastruktur dan sarana transportasi publik yang ada tidak memadai dan tidak kunjung dibenahi?

Jadi, jelas bahwa kita tak bisa berharap banyak akan terjadi penghematan energi yang signifikan hanya dengan mengaktifkan kembali inpres yang sudah usang atau menerbitkan inpres baru serupa. Apalagi jika mengharapkan langkah ini akan memberikan dampak signifikan pada pengurangan beban subsidi energi dalam APBN, jauh panggang dari api. Apa yang sedang kita saksikan bersama sebenarnya adalah tak lebih dari pepesan kosong hemat energi.

PRI AGUNG RAKHMANTO Pemerhati Kebijakan dan Ekonomi Energi ReforMiner Institute