Saat Rumah Tangga Makin Sulit Air Bersih

Idealnya, melalui PAM, negara menyediakan fasilitas air bersih bagi warganya. Faktanya, proporsi pelanggan PAM terus merosot. Berdasarkan data Susenas (2005-2009), proporsi pelanggan PAM nasional—di luar pelanggan eceran—turun dari 17,99 persen ke 10,72 persen.

Fasilitas air bersih, terutama yang layak minum, sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, negara menjamin hak setiap orang mendapat air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari untuk memenuhi kehidupan sehat, bersih, dan produktif. Dalam Pasal 6 disebutkan, penguasaan sumber daya air oleh negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Faktanya, swastanisasi berbentuk perkembangan industri AMDK lebih pesat ketimbang fasilitas penyediaan air bersih oleh pemerintah. Tahun 2008, jumlah perusahaan air kemasan skala besar dan menengah 548 unit. Produksinya 12,8 miliar liter.

Berdasarkan jajak pendapat Kompas, 78,1 persen warga mengonsumsi 1-10 galon air dalam kemasan setiap bulan. Artinya, industri AMDK jauh lebih berkembang ketimbang PAM.

Berkurangnya akses air bersih warga sebenarnya alarm kemerosotan kualitas konservasi lingkungan. Bersamaan dengan itu, negara kian abai menyediakan air bersih bagi warganya yang jelas-jelas dilindungi UU. (Litbang Kompas)