Di Padang, ibu kota Sumatera Barat, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Max H Pohan, kemarin, mengingatkan, setiap daerah dituntut untuk mandiri dalam mengupayakan penanganan bencana di daerah masing-masing. Sebab, alokasi yang bisa dikucurkan dari APBN untuk pengurangan risiko bencana di daerah-daerah relatif sedikit.
Saat membuka Seminar Nasional Sosialisasi Produk-produk Perencanaan Tahun 2010 Terkait Penanggulangan Bencana di Kota Padang, Max menambahkan, hanya tersedia 1 persen anggaran dari APBN untuk kepentingan itu.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Suprayoga Hadi mengatakan, tidak akan ada instruksi dari pusat kepada daerah untuk menjalankan praktik penanganan bencana secara khusus. ”Kami kasih kebebasan untuk melakukan inovasi,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengutarakan rencana pembangunan 100 shelter di Padang yang masing-masing bisa menampung hingga 3.500 orang. Selain itu, Fauzi menyatakan bakal melakukan reklamasi wilayah pantai hingga batas 500 meter menjauhi bibir pantai.