Jakarta dan Ekstraksi Air Tanah Berlebihan

Di Jakarta, ada dua instansi terkait, yaitu Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) dan Dinas Pelayanan Pajak. Dua institusi ini selalu memiliki alasan untuk tidak memberikan data penggunaan air tanah Jakarta, termasuk salah satunya menyatakan instansinya tidak memiliki data dimaksud.

Upaya menutup-nutupi penggunaan air tanah Jakarta tentu saja menimbulkan prasangka bahwa volume ekstrasinya jauh di atas yang diketahui umum. Sedikit banyak prasangka itu terbukti pada Kamis (16/9) ketika 103 meter Jalan RE Martadinata ambles sedalam tujuh meter.

Penelitian oleh Amrta Institute dan Yayasan Tifa menunjukkan bahwa jumlah ekstrasi riil memang jauh di atas data resmi. Hal tersebut dapat dilihat dari data BPLHD yang hanya mencatat 645 industri besar sebagai pembayar pajak air tanah, padahal menurut BPS ada 1.872 industri besar di Jakarta. Begitu pula dengan kantor bank yang hanya tercatat sebanyak 93 buah, padahal menurut Bank Indonesia ada 2.500 kantor bank di Jakarta.

Atlantis kedua?

Nicola Colbarn dari Universitas Oslo dalam tulisannya, Will Jakarta Be The Next Atlantis, gamblang menyatakan, jika pemanfaatan berlebihan tidak dapat dihentikan dan pemerintah tidak menjalankan komitmennya terhadap penggunaan air tanah yang berkelanjutan, Jakarta akan menjadi Atlantis kedua, tenggelam dan hilang.

Mungkin penggambaran Colbran berlebihan. Namun, pesannya yang jelas mestinya mampu membuka mata tentang bahaya yang dihadapi Jakarta dan kota pantai lain di Indonesia. Amblesnya Jalan RE Martadinata harus menyadarkan pemerintah untuk menempatkan pengelolaan air berkelanjutan sebagai prioritas karena dapat memberi efek ikutan positif bagi sektor lain.

Pengguna air pun harus meninggalkan ketergantungannya pada air tanah dan beralih pada air permukaan yang lebih berkelanjutan. PAM Jaya, pengelola air bersih, perlu berbenah agar mampu memberikan layanan kepada mayoritas penduduk Jakarta. Upaya secara berbarengan ini diharapkan dapat membantu menurunkan penggunaan air tanah di Jakarta.

NILA ARDHIANIE Direktur Amrta Institute for Water Literacy