Perusak Hutan agar Ditindak Tegas

Rudy berharap ada peraturan lebih tegas soal tambang. ”Jika ada peraturan pemerintah memberikan kewenangan kepada gubernur, saya bisa melakukan regrouping (pengelompokan penambang) agar usaha tambang di Kalsel layak,” kata Rudy.

Anggota DPD Kalsel, Gusti Farid Hasan Aman, menyatakan prihatin bahwa pengerukan batu bara lebih banyak untuk kepentingan negara asing, sementara kerusakan lingkungan diderita provinsi itu.

Terkait permintaan menteri kehutanan agar semua gubernur melaporkan semua aktivitas nonkehutanan di kawasan hutan, ternyata di Kalimantan Barat belum satu bupati pun menyerahkan data penggunaan lahan hutan di daerah mereka. Hal itu dikemukakan Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Kalimantan Barat Hiarsolih Buchori di Pontianak. ”Mungkin para bupati perlu waktu,” katanya.

(BRO/WER/AHA)